GeRAK Laporkan Proyek Penunjukan Langsung di Dinas Arsip ke Polda Aceh

Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh resmi melaporkan kasus dugaan korupsi pada pengadaan barang dan jasa di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh tahun anggaran 2017, melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL).

Laporan tersebut diserahkan oleh Koordinator GeRAK Aceh Askhalani didampingi Kepala Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA) Mahmuddin, dan diterima langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Aceh, Kombes Pol Erwin Zadma S.Ik, Jumat (27/4) di ruang kerjanya.

Sebelumnya, dalam Dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, total pagu anggaran setelah perubahan nilainya mencapai Rp 157.136.785.842 dari total pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 137.468.468.742. Artinya terdapat peningkatan anggaran sebesar Rp 19.668.317.100 (14,30 persen).

Berdasarkan dokumen yang diperoleh AJNN, kode rekening belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga totalnya mencapai Rp 88.231.552.750, naik sebesar Rp 13.912.066.900 (18,72 persen) dari rencana anggaran sebelum perubahan yakni sebesar Rp 74.319.485.850.

Dari total pagu anggaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang jumlahnya sebesar Rp 88.231.552.750 tersebut, pengadaan barang atau jasa dilakukan melalui mekanisme penunjukkan langsung (PL).

Menurut penelusuran AJNN, pengadaan barang atau jasa melalui mekanisme PL ini dipecah menjadi 440 paket pekerjaan pengadaan barang atau jasa. Totalnya mencapai Rp 85.207.752.750 dengan tambahan sebanyak 73 paket pekerjaan baru, artinya paket pengadaan barang atau jasa tersebut muncul setelah dilakukannya anggaran perubahan.

Askhalani mengatakan pihaknya menemukan adanya indikasi kesengajaan dan terstruktur dalam perencanaan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

“Kasus ini resmi kami laporkan ke Polda Aceh, dengan melampirkan berbagai bukti dugaan korupsi,” kata Askhalani kepada AJNN, usai menyerahkan laporan.

Ia menjelaskan pihaknya menemukan adanya indikasi bahwa perencanaan anggaran APBA di SKPA Arsip dan Pustaka tahun 2017 sebagai sebuah kegiatan yang disengaja dan terstruktur, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan terencana dengan memecahkan paket pekerjaan.

“Ini merupakan cara para pihak untuk mendorong agar proyek ini dikelola dan dijadikan bahan untuk PL, proses ini bertentangan dengan UU tentang pengelolaan barang dan jasa pemerintah,” ujarnya.

Secara perencanaan, kata Askhal, seharusya paket ini dapat disatukan dan menghindari mekanisme PL, sebab secara efesiensi dan efektifitas proses dan tahapan kerja dengan PL dapat merugikan keuangan negara secara langsung, dan konsep serta tahapan ini bertentangan dengan UU pengelolaan keuangan negara.

“Prosedur PL paket-paket APBA 2017 di dinas arsip dan pustaka adalah proyek yang berpotensi menimbulkan korupsi secara terencana, dan ini merupakan salah satu kegiatan yang dapat diduga korupsi yang terencana untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan paket yang di pecah-pecahkan,” ungkapnya.

Selain itu, kata Askhal, proyek PL yang dilaksanakan adalah salah satu proyek yang diusulkan melalui mekanisme berdasarkan proyek usulan, diketahui bahwa proyek ini merupakan program aspirasi yang diduga ditampung melalui usulan Aspirasi anggota DPRA dan aspirasi yang ditampung oleh ekseskutif.

“Bahwa, program pengusulan kegiatan dengan mekanisme PL adalah salah satu korupsi yang disengaja dan direncanakan untuk mendapatkan keuntungan dari proses pengusulan anggaran dengan mekanisme PL,” ujarnya.

Seharunya, lanjut Askhal, proyek pekerjaan paket APBA ini didorong dengan skema program standar (non PL), sebab berdasarkan fakta paket pekerjaan sebanyak 443 ini dapat disatukan dengan beberapa proyek besar, sehingga proses pelaksaan anggaran dapat menghemat total belanja anggaran yang dipakai untuk pengadaan barang dan jasa.

More Articles