Koalisi Masyarakat Aceh Bersatu, Tuntut Lepaskan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf

PENETAPAN Irwandi Yusuf sebagai tersangka kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018, menimbulkan reaksi dari Koalisi Masyarakat Aceh Bersatu (KMAB). Koalisi masyarakat Aceh dari berbagai daerah ini meminta KPK melepaskan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf karena dinilai tak bersalah dalam dugaan kasus suap yang dituduhkan.

“Kembalikan Irwandi Yusuf ke Aceh, bebaskan gubernur kami, pemimpin tertinggi kami di Aceh. Kami mengutuk KPK yang menyebutkan bahwa Irwandi melakukan suap, itu tidak benar,” kata Ketua KMAB, Fahmi Nuzula dalam konferensi pers di salah satu kafe di Banda Aceh, Sabtu (7/7).

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Irwandi Yusuf sebagai tersangka bersama Bupati Bener Meriah, Ahmadi beserta dua lainnya yaitu Hendri Yuzal (ajudan Gubernur Aceh) dan Teuku Syaiful Bahri (Dirut PT Tamitana). Keempat mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap DOKA 2018.

Terkait itu, Fahmi mengatakan, apa yang disangkakan KPK untuk Irwandi Yusuf tidak benar dan menurutnya telah menciderai prinsip keadilan di Aceh. Menurut Fahmi, Irwandi tidak terlibat dan tidak penah melakukan suap dalam pengelolaan dana DOKA tahun 2018 sebagaimana yang disebut KPK dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

“Bagaimana disebut Irwandi tertangkap OTT, tapi pas ditangkap tidak ada barang bukti dan tidak ada uang sepeser pun di tangannya. Irwandi tidak bersalah, kami dari KMAB menganggap Irwandi telah dipermainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Fahmi Nuzula.

Oleh karena itu, kata Fahmi, KMAB akan terus memberikan dukungan moril kepada Irwandi Yusuf bahkan tak menutup akan turut memberi bantuan hukum kepada Ketua Partai Nanggroe Aceh (PNA) tersebut. “Kami bukan hanya membela Irwandi tapi berjuang untuk menegakkan keadilan di Aceh. Viralkan berita ini, agar presiden juga tahu,” tegas Fahmi.

Fahmi juga mengatakan, untuk memberi dukungan moril kepada Irwandi, KMAB akan menggelar aksi damai di Banda Aceh dalam waktu dekat. Pihaknya berencana akan menyampaikan aspirasi ke Polda Aceh secara damai. Ditanya kapan, Fahmi belum mau membeberkannya. Namun, informasi yang berkembang aksi akan dilakukan Senin besok. “Soal hari apa, itu belum kita simpulkan, yang jelas kita akan melaksanakan aksi damai dengan aman dan tenteram,” jelasnya.

Dalam konferensi pers kemarin, KMAB juga menyatakan tidak menerima cara polisi dan KPK yang membawa Irwandi Yusuf dengan panser barracuda milik Polda Aceh, saat Irwandi digelandang ke Bandara SIM, Rabu (4/7) untuk diterbangkan ke Jakarta.

“Mdembawa Irwandi dengan barracuda ini juga satu penghinaan bagi bangsa Aceh. Saat itu beliau belum jadi tersangka dan Irwandi bukanlah teroris, jadi tidak perlu dengan mobil barracuda itu. Seharusnya Polda Aceh memberi dukungan penuh kepada Irwandi,” pungkas Fahmi Nuzula.

Tanggapan terhadap ditangkapnya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf karena dugaan kasus suap juga disuarakan oleh Jaringan Pemuda Aceh (JPA). JPA meyakini Gubernur Irwandi Yusuf tak terlibat dalam kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 sebagaimana disangkakan KPK.

“JPA yakin bahwa Gubernur Irwandi adalah sosok pemimpin yang bersih. Kami masih percaya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tidak terlibat dalam kasus yang dituduhkan KPK ini, karena kami paham betul pribadi yang bersangkutan bersih dari fitnah keji ini,” kata Ketua JPA, Safaruddin dalan siaran pers yang diterima Serambi, kemarin.

Menurut Safaruddin, selaku warga negara yang baik, sudah selayaknya JPA menghargai proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Pun demikian, JPA berharap KPK harus super hati-hati dalam melihat kasus ini, jangan sampai orang baik dan tidak bersalah dijadikan tersangka dan kemudian terpidana. “Jika demikian itu terjadi maka sangat disayangkan dan bahkan kredibilitas KPK akan hilang di mata rakyat,” kata Safaruddin.

Dalam siaran persnya, JPA juga menyentil pihak-pihak yang kerap menjual nama Gubernur Aceh untuk kepentingan pribadi dalam mencari keuntungan. Menurut JPA, sudah bukan rahasia umum lagi, hampir setiap orang yang dekat dengan penguasa sering memanfaatkan kedekatannya untuk meraup keuntungan secara pribadi.

“Hal semacam ini tak terlepas dengan ulah sebagian oknum yang dekat dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, kadang mereka sering latah menjual nama gubernur untuk mendapatkan apa yang diinginkan,” kata Safaruddin.

“Kami tidak menuduh orang dekat Gubernur Aceh yang juga di OTT KPK demikian, namun sah-sah saja jika kita menduganya, mengingat Bupati Bener Meriah pada 6 Juli 2018 di Gedung KPK mengungkapkan bahwa Irwandi Yusuf tidak pernah meminta uang kepadanya dan dia tidak pernah menyerahkan uang kepada Irwandi Yusuf, tapi orang dekat Gubernur Aceh yang meminta uang kepadanya,” pungkas Safaruddin.

Aktivis mahasiswa Aceh, Munzir Abe dalam siaran persnya menulis kondisi Aceh hari ini sedang diperagakan budaya yang salah oleh orang-orang yang menduduki kursi atas, yaitu hal yang melewati batas moral. Dalam hal ini dia mengharapkan KPK harus menindak lanjuti indikasi-indikasi korupsi di bumi Aceh.

“Termasuk indikasi korupsi kompensasi eks kombatan GAM yang disalahgunakan oleh petinggi KPA,” katanya. Menurut Munzir, jika KPK membiarkan indikasi korupsi yang mencapai Rp 650 miliar tersebut, maka kemudian rantai kemiskinan di Aceh terus berlanjut. Banyak anak kombatan yang tidak terjamin pendidikannya dan banyak juga janda konflik yang bekerja banting tulang demi membiayai keluarganya. “Jika ini tidak ditindaklanjuti maka sama halnya kita membela perompak kesejahteraan rakyat,” tandas Munzir Abe.

Dia mempertanyakan sudah sejauh mana progres penyidikan yang telah dilakukan oleh Kejati Aceh terhadap kasus tersebut. “Saya juga berharap kepada Kejati agar hal ini menjadi kewajiban moril dalam memberantas korupsi di bumi Aceh,” pungkasnya.



Artikel ini telah tayang di serambinews.com 
Editor: bakri

Loading...

More Articles