Peristiwa 27 Juli: Konflik Para Jenderal AD, lalu Merapat ke Jokowi

Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa hampir semua peristiwa besar di tanah air tak lepas dari keterlibatan militer. Dua peristiwa mutakhir yang masih segar dalam ingatan publik adalah Peristiwa Mei 1998 dan Peristiwa 27 Juli 1996. Dua peristiwa terakhir ini selalu aktual untuk dibahas karena menandai akhir sebuah era.

Rezim Soeharto memang berakhir pada Mei 1998, tapi rintisan atau pemanasan menuju kejatuhan itu sudah dimulai sejak Peristiwa 27 Juli 1996. Khusus untuk Peristiwa 27 Juli—atau dikenal 'Kudatuli' ('Kerusuhan 27 Juli)—meski sudah 22 tahun berlalu, tapi jejaknya masih kuat hingga kini. Hal itu bisa terjadi karena dua entitas “produk” (output) peristiwa, yaitu PDIP (baca Megawati Soekarno) dan sekelompok purnawirawan jenderal Angkatan Darat, adalah pihak yang berkuasa hari ini.

Pasca-27 Juli hingga memasuki era reformasi, dua entitas itu tak selamanya berjalan seiring. Dengan cara masing-masing, mereka mencari jalan menuju kekuasaan. Baru di era Presiden Jokowi inilah dua entitas itu kembali bertemu dalam panggung kekuasaan yang membahana.

Dalih Menuju Kekuasaan

Ada banyak kepentingan yang bermain sehubungan Peristiwa 27 Juli, salah satunya untuk menghentikan laju karier Letjen Soeyono (Akmil 1965), Kasum ABRI (kini TNI) saat itu. Ketika itu nama Soeyono santer disebut sebagai calon KSAD berikutnya untuk menggantikan Jenderal Hartono (Akmil 1962). Mengapa Soeyono harus dihentikan? Penjelasannya mungkin agak panjang dan rumit.

Ringkasnya begini: Memasuki 1990-an, dalam peta elite militer khususnya di tubuh Angkatan Darat, berkembang isu ada polarisasi antara dua faksi, yang kemudian diberi label “merah” dan “hijau”. Label merah merujuk sekumpulan perwira “nasionalis” dan (dalam batas tertentu) dianggap sekuler. Yang lebih penting untuk disampaikan, kelompok ini acapkali dianggap di bawah bayang-bayang Jenderal Benny Moerdani. 

Sementara label hijau—kita sudah bisa menebaknya—adalah kelompok perwira yang dianggap dekat dengan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), organisasi (instan) yang saat itu berkibar. Figur dari kelompok ini adalah Pangab Jenderal Feisal Tanjung (Akmil 1961) dan KSAD Jenderal Hartono.
 

Setelah dua dekade berlalu, kita baru bisa menilai argumentasi pemberian label “merah” dan “hijau” terbilang sumir. Faksi hijau misalnya, tak sama dengan ideologi ala Masyumi yang sanggup menginspirasi gerakan PRRI di masa lalu. Demikian juga faksi merah: ideologi nasionalis tak bisa diklaim milik kelompok ini saja. Terlebih bila dihubungkan TNI hari ini ketika ideologi nasionalis semakin mengkristal sesuai semboyan generik “NKRI Harga Mati”.

Sejatinya, pengelompokan berdasarkan ideologi yang sumir itu adalah cara pragmatis menggapai kekuasaan. Ini sangat jelas pada kasus naiknya Jenderal Hartono sebagai KSAD. Feisal Tanjung adalah contoh lain. Ia dianggap bagian dari kelompok hijau karena kebetulan berlatar belakang keluarga Muhammadiyah dan dekat dengan figur Habibie. Selain itu, Feisal kebetulan menempuh Seskoad di Jerman.

Mustahil pula Hartono dihubungkan dengan ideologi hijau, terlebih bila hijau yang dimaksud adalah ideologi seperti Masyumi. Latar belakang etnis Hartono adalah Madura, umumnya adalah kaum nahdliyin. Kemudian, bila menilik jalur karier Hartono (sebelumnya) sebagai Kassospol ABRI, jabatan ini secara tradisi bukanlah jalur menuju KSAD, mengingat posisi Kassospol adalah implementasi “sayap politik” dari doktrin Dwifungsi—yang tidak dikenal dalam nomenklatur posisi pimpinan tentara di negara mana pun. Sementara untuk KSAD sebelumnya lebih sering direkrut dari posisi operasional (pasukan) seperti Pangkostrad atau Wakil KSAD.

Bila menelusurinya lagi, Soeyono hanyalah “tumbal” dari konflik internal dalam tubuh elite TNI AD. Posisi Soeyono yang tidak bisa diidentikkan dengan salah satu kubu menyebabkan kedudukannya rentan. Soeyono hanya bermodal kesetiaan (tanpa batas) pada figur Soeharto. Untuk ukuran jenderal bintang tiga, sikap tersebut terbilang naif.

Dalam kasus Soeyono, polarisasi itu bisa ditelusuri hingga di tingkat mikro, dalam hal ini lulusan Akmil 1965, yang tak lain adalah angkatan Soeyono. Lulusan Akmil 1965 terbilang besar (sekitar 400 perwira) sehingga banyak yang masuk jajaran perwira tinggi. Dari sekian jenderal, beberapa muncul sebagai figur kuat seperti Yunus Yosfiah, Theo Sjafei, Tarub, dan Syamsir Siregar.


Dengan kata lain, pada generasi ini telah muncul faksi, semacam satelit polarisasi di luar. Pada faksi merah, terdapat nama Theo Sjafei yang sejak lama dikenal sebagai perwira yang sangat dekat dengan Benny Moerdani. Sehingga pada level rekan setara, Soeyono sudah diadang Theo Sjafei. Dan, uniknya lagi, yang menggantikan Soeyono sebagai Kasum adalah Tarub, yang sama-sama tak bisa dikategorikan masuk dalam faksi tertentu. Kelompok merah memang seolah tidak memperoleh apa-apa terkait distribusi jabatan strategis TNI, tapi mereka memiliki agenda lain.

Theo Sjafei, sebagai bagian dari kelompok Benny, berperan penting dalam menggerakkan operasi intelijen tingkat tinggi di belakang Peristiwa 27 Juli. Operasi ini punya agenda utama melambungkan nama Megawati sebagai simbol perlawanan mereka terhadap Soeharto. 

Bila kemudian Theo Sjafei begitu dipercaya oleh Megawati (ketika Megawati mulai menyongsong kekuasaan), hal itu karena hubungan keduanya sudah lama dibina, bahkan dari jauh-jauh hari sebelum Peristiwa 22 Juli.

Solidaritas Kujang I

Saya sendiri menduga pemberian label "tentara merah" dan "tentara hijau" adalah cara yang memudahkan para pengamat (termasuk jurnalis) dalam membaca peta militer saat itu. Para perwiranya sendiri justru tidak sadar bahwa mereka diidentifikasi dalam faksi tertentu, mengingat motivasi para perwira berkelompok sejatinya bukan dalam konteks ideologis, tapi lebih pada pragmatisme untuk mencapai karier vertikal.

Jika mengingat kembali masa itu, sebenarnya, ada variabel lain yang juga signifikan dalam promosi perwira. Variabel ini adalah solidaritas tipikal pada perwira yang pernah bertugas di lingkungan Brigade Infanteri Lintas Udara 17/Kujang I, satuan legendaris Kostrad yang sejak dua tahun terakhir telah berganti nama menjadi Brigade Infanteri Para Raider 17/Kujang I.

Asumsi terakhir ini bisa diuji di lapangan berdasarkan keterkaitan tiga perwira yang pernah menjadi komandan brigade tersebut: Feisal Tanjung (Komandan Brigade 1975-1977), Agus Widjoyo (1990-1991), dan Susilo Bambang Yudhoyono (1993-1994).

Saat Peristiwa 27 Juli, Brigjen SBY menjabat sebagai Kasdam Jaya. Sekitar sebulan setelahnya, pada akhir Agustus 1996, SBY dipromosikan sebagai Pangdam II/Sriwijaya (Palembang) dengan pangkat mayjen. SBY memang seperti mendapat tempat khusus dalam TNI. Kira-kira mirip Prabowo (Akmil 1974) yang begitu mudah meniti karier sebagai militer.

Saat diangkat sebagai Pangdam Sriwijaya, SBY menggantikan senior jauhnya, yaitu Mayjen Karyono (Akmil 1965). Pergantian itu adalah lompatan sangat luar biasa dan mungkin satu-satunya yang pernah terjadi. Biasanya pejabat baru adalah adik kelas satu atau dua angkatan. Namun, lompatan itu sempat “memakan” korban, yakni Brigjen Agus Widjoyo (Akmil 1970) yang saat itu menjabat Kasdam Sriwijaya.


Bila mengikuti kebiasaan, seharusnya Agus Widjoyo yang lebih diprioritaskan untuk menduduki posisi Pangdam Sriwijaya karena lebih senior dari SBY. Bisa saja ini skenario lanjutan dari polarisasi kelompok merah dan hijau, ketika Agus Widjoyo tidak masuk gerbong salah satu faksi tersebut. Pada titik ini Feisal Tanjung berperan menyelamatkan karier Agus dengan menariknya ke Mabes TNI (d/h ABRI) sebagai Staf Ahli Pangab bidang Polkam, menggantikan Mayjen Agum Gumelar (Akmil 1968). Dalam posisi terakhir ini, Agus Widjoyo menjadi setara dengan SBY: sama-sama bintang dua.

Promosi bagi SBY adalah satu rangkaian dengan digesernya Letjen Soeyono selaku Kasum dan diangkatnya Wiranto sebagai Pangkostrad dengan pangkat letjen. Rangkaian mutasi ini tentu bisa ditafsirkan politis, khususnya bagi Wiranto. Karena baru pada Wiranto-lah posisi Pangkostrad ditetapkan sebagai pos bintang tiga (letjen).

Dalam hal faksi, Soeyono dan Wiranto condong ke grup Cendana, yakni tegak lurus bersama figur Soeharto. Grup Cendana bisa disebut sebagai penyeimbang ketika terjadi polarisasi ekstrem antara kelompok hijau dan merah. Dengan kata lain, mereka berperan sebagai “poros ketiga”.

Reuni di Istana

Frasa jawa klasik wolak walike ing jaman (“pasang surut kehidupan”) sangat pas untuk menggambarkan perjalanan nasib dua entitas output Peristiwa 27 Juli 1996, dalam hal ini PDIP (baca Megawati Soekarnoputri) dan sekelompok perwira anak-didik Jenderal Benny Moerdani (Hendropriyono, Agum Gumelar, Luhut Panjaitan). Dua dekade setelah Kudatuli, mereka bertemu kembali di Istana dan menikmati manisnya madu kekuasaan.


Bisa jadi mereka sempat selisih jalan, tetapi kini bisa bersatu kembali memperkuat rezim Jokowi. Seperti Agum Gumelar, yang pada 2004 sempat coba-coba maju sebagai cawapres, seolah “menantang" Megawati, yang saat itu maju kembali sebagai capres periode kedua. Agum kalah, sebagaimana Megawati dan Wiranto. Namun, Agum juga gagal ketika maju sebagai cagub di Jabar (yang diusung PDIP) pada 2008.

Pengalaman pahit Agum (dan Wiranto) ini bisa menjadi pelajaran bagi para purnawirawan lain yang masih memiliki aspirasi kekuasaan: Lebih baik nempel pada kekuasaan yang sedang berlangsung daripada maju sendiri tanpa kepastian berhasil. 

Tak heran, langkah untuk beredar di orbit kekuasaan yang sekarang diambil purnawirawan seperti Hendropriyono, Luhut Panjaitan, Agum Gumelar, Wiranto, dan seterusnya adalah cara tepat dan bisa menjadi model bagi purnawirawan lain yang sekiranya kurang percaya diri untuk maju sendiri sebagai capres atau cawapres.


*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.

Loading...

More Articles