Ratusan Rumah Kos Bodong di Kota Mojokerto Marak Jadi Tempat Mesum

Mojokerto -  Rumah kos menjamur di Kota Mojokerto seiring tumbuhnya investasi yang menyerap tenaga kerja. Sayangnya dari 690 rumah kos yang ada, hanya 55 unit yang mempunyai izin. Sementara 635 tempat kos bodong kini marak dijadikan tempat berbuat mesum.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mojokerto Moch Imron mengatakan, berdasarkan hasil pendataan 31 Desember 2019, terdapat 690 rumah kos di wilayahnya. Dari jumlah itu, hanya 8 persen atau 55 unit yang mengantongi izin. Sedangkan 635 lainnya dipastikan bodong.

"Dari 55 rumah kos yang punya izin, 36 izinnya lengkap, sedangkan 19 lainnya izinnya belum lengkap," kata Imron kepada detikcom di kantornya, Jalan Gajah Mada, Senin (24/2/2020).

Ratusan rumah kos tersebut, kata Imron, tersebar di tiga kecamatan wilayah Kota Mojokerto. Mulai dari Kecamatan Prajurit Kulon, Kranggan, hingga Magersari. Menurut dia, rumah kos paling banyak tumbuh di Kecamatan Magersari.

"Paling banyak di Kecamatan Magersari karena daerah ini ekonominya tumbuh pesat, seperti ada pusat perbelanjaan yang menyerap tenaga kerja," ujarnya.

 

Ia menegaskan, setiap rumah kos di Kota Mojokerto wajib mengantongi izin meski hanya mempunyai satu kamar yang disewakan. Setidaknya terdapat 4 item izin yang harus diurus pemilik kos. Yaitu izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin rumah kos.

"Banyak pemilik kos tidak mengurus izin karena khawatir prosesnya rumit dan kena biaya mahal. Padahal tidak," terangnya.

Imron menjelaskan, pengusaha rumah kos wajib mengurus izin karena akan berdampak langsung terhadap masyarakat sekitar dan pengusaha sendiri. Bagi pemilik, rumah kos yang berizin akan mudah digunakan sebagai agunan untuk meminjam modal di bank. Sedangkan bagi masyarakat sekitar, rumah kos yang berizin bakal menjamin ketertiban umum.

"Karena saat mengurus izin lokasi rumah kos, wajib ada komitmen dari pihak pemilik. Yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum," ungkapnya.

Maraknya rumah kos bodong juga merugikan Pemkot Mojokerto. Pasalnya, pengusaha kos yang enggan mengurus izin otomatis tidak membayar retribusi IMB maupun retribusi kos. Rumah kos yang mempunyai 11 kamar atau lebih wajib membayar retribusi ke pemerintah.

"Otomatis berpengaruh terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD)," cetusnya.

 

Oleh sebab itu, lanjut Imron, tahun ini pihaknya menjamin kemudahan izin rumah kos. Awal Maret nanti, pihaknya akan meluncurkan program Ngopi di Warung Sambil Mengurus Izin Kos-kosan (Ngawur Boss). Melalui program ini, pengusaha kos cukup membawa e KTP dan NPWP untuk mengurus izin. Petugas akan menemui para pemilik kos di warung-warung kopi yang menyediakan wifi.

"Pengurusan izinnya secara online. Awaknya kami buatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah dapat NIB, pemilik kos mengurus izin lokasi, izin lingkungan, IMB dan izin kos-kosan. Maksimal 14 hari selesai," tegasnya.

Selain cepat dan mudah, Imron menjamin pengurusan izin rumah kos tanpa dipungut biaya. Menurut dia, pengusaha kos hanya dikenakan retribusi IMB dan retribusi kos yang resmi masuk kas daerah.

"Untuk mengetahui retribusi IMB, bisa mengakses situs dpmptsp.mojokertokota.go.id. Di dalamnya ada simulai penghtiungan retribusi yang akurat," terangnya.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Satpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono menerangkan, banyaknya rumah kos bodong karena rendahnya kesadaran para pengusaha untuk mengurus izin. Dari 635 rumah kos bodong, sebagian berupa rumah yang sudah mempunyai IMB di area perumahan yang dirombak menjadi tempat kos.

    

Pemilik wajib mengurus perubahan IMB dari hunian biasa menjadi rumah kos. Tak sedikit pula bangunan baru yang sengaja digunakan untuk kosan, tapi pemiliknya sengaja tidak mengurus izin.

 Lantaran para pemiliknya enggan mengurus izin, otomatis mereka tidak terikat komitmen dengan Pemkot Mojokerto untuk menjaga ketertiban umum. Menurut Dodik, mayoritas rumah kos bodong melanggar Peraturan Wali Kota (Perwali) Mojokerto nomor 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos.

Dalam Perwali itu diatur setiap rumah kos wajib ada penanggungjawab yang tinggal di lokasi, wajib menyediakan tempat menerima tamu, serta dilarang mencampur penghuni pria dan wanita. Akibatnya, banyak ditemukan rumah kos di Kota Mojokerto yang digunakan untuk berbuat mesum. Berulang kali razia yang digelar Satpol PP selalu menemukan pasangan mesum di rumah kos ilegal.

"Kecenderungannya memang seperti itu (menjadi tempat mesum). Kos yang membedakan jenis kelamin sangat kecil, hanya 3-5 persen. Banyak rumah kos yang melanggar Perwali," ungkapnya.

Ia menambahkan, saat ini Satpol PP bersama DPMPTSP Kota Mojokerto gencar melakukan sosialisasi ke RT dan RW dan para pengusaha terkait izin rumah kos. Dia meminta pengurus RT dan RW aktif melaporkan rumah kos yang belum berizin dan mengganggu ketertiban umum. Karena rumah kos yang melanggar ketertiban umum berpotensi memicu tindak kriminal.

"Target kami setiap bulan ada peningkatan rumah kos berizin maksimal 10 persen. Jika diperlukan, kami akan tutup paksa rumah kos yang tidak mau mengurus izin dan mengganggu ketertiban umum," tandasny

 

(detik)

Loading...

More Articles