Respons Erick Thohir Soal Penahanan 5 Orang di Kasus Jiwasraya

Klikmerdeka.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) baru saja memanggil saksi-saksi terkait kasus dugaan korupsi dana investasi PT Jiwasraya (Persero) pada awal 2020. Usai pemanggilan dan pemeriksaan, Kejaksaan Agung langsung menahan 5 orang saksi di kasus Jiwasraya.

Kelima orang tersebut adalah Komisaris PT Hanson Internasional TBK Benny Tjokro, Presiden Komisaris PT TRAM TBK Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Hidayat, mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

Menanggapi penahanan tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang bekerja cepat atas dasar audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menilai aparat penegak hukum sangat serius menangani dugaan korupsi di BUMN asuransi itu.

"Kami mengapresiasi pihak BPK yang sudah melakukan investigasi dan juga pihak Kejaksaan yang secara cepat dan responsif menangani kasus ini," ungkap Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/1).

Menteri BUMN, Erick Thohir

Menteri BUMN, Erick Thohir. Foto: Wendiyanto Saputro/kumparan

Erick Thohir menambahkan, tindakan tegas yang tak pandang bulu pada kasus Jiwasraya sangat penting karena dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap korporasi pelat merah.

"Pengusutan kasus di masa lalu itu sekaligus penataan korporasi untuk hari ini dan masa depan yang semakin baik," sebutnya.

Pada awal tahun ini, Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan 20 saksi pada 6 hingga 8 Januari. Sebelumnya pada akhir 2019, Kejagung telah memeriksa 4 saksi, salah satunya Direktur Utama Jiwasraya periode Agustus-November 2018, Asmawi Syam.

Adapun terkait kasus ini, Kejagung telah mencegah 10 orang ke luar negeri. Mereka yang dicegah di antaranya Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, mantan Direktur Pemasaran Jiwasraya De Yong Adrian, dan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo.

Sebelumnya, Kejagung telah menyidik kasus ini sejak 17 Desember 2019. Kejagung menduga kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp 13,7 triliun.

 

Loading...

More Articles