Kaltim, klikmerdeka.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menjalani pemeriksaan intensif oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim), Kamis (25/9). Pemeriksaan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Tahun Anggaran 2023.
Sri Wahyuni hadir menggunakan kendaraan dinas, namun bukan mobil berpelat KT 9 yang biasa dipakainya. Kali ini, ia tampak keluar dari mobil dengan pelat nomor KT 1006 B. Pergantian kendaraan itu memicu spekulasi di kalangan awak media yang menunggu sejak pagi.
Usai hampir lima jam diperiksa, Sri Wahyuni memilih irit bicara. Sembari berjalan menuju mobilnya, ia hanya melontarkan komentar singkat.
“Ya kalian tahu lah apa yang diperiksa,” ujarnya tanpa menjawab pertanyaan lebih lanjut dari wartawan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, membenarkan pemeriksaan terhadap pejabat tertinggi birokrasi Pemprov Kaltim itu. “Benar, hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap Sekda Kaltim dan beberapa pihak terkait lainnya dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah DBON,” kata Toni.
Selain Sri Wahyuni, penyidik juga memanggil sejumlah saksi lain. Mereka di antaranya Amirullah dan Setia Budi selaku pengurus DBON Kaltim, serta Sri Wartini yang menjabat sebagai bendahara DBON sekaligus Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim.
Pemeriksaan Sri Wahyuni ini merupakan kelanjutan dari rangkaian penyidikan yang dimulai sejak Mei 2025. Pada Senin (26/5), tim Kejati telah melakukan penggeledahan di beberapa titik, termasuk Kantor Dispora Kaltim di kompleks Stadion Kadrie Oening dan eks kantor DBON.
Penggeledahan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu menghasilkan penyitaan sejumlah dokumen dan perangkat elektronik. “Upaya paksa tersebut dilakukan untuk melengkapi alat bukti. Dokumen-dokumen penting sudah diamankan,” ujar Toni.
Kasus ini bermula dari terbitnya Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.258/2023 pada 14 April 2023 tentang pembentukan DBON Kaltim. Berdasarkan SK tersebut, lembaga DBON menerima dana hibah senilai Rp100 miliar melalui Dispora Kaltim. Dana digelontorkan lewat SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.277/2023 dan dituangkan dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Namun, dalam praktiknya, penggunaan dana itu diduga menyimpang. Penyidik menemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan ketidaksesuaian dalam laporan pertanggungjawaban.
“Proses penyidikan masih berjalan. Saat ini kami fokus mendalami keterangan para pihak dan mengkaji bukti-bukti yang sudah terkumpul,” tutur Toni.
Hingga kini, Kejati Kaltim belum mengumumkan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka berikutnya. Pihak kejaksaan memastikan perkembangan penyidikan akan disampaikan secara berkala kepada publik.
Kasus DBON Kaltim ini sebelumnya telah menyeret dua pejabat penting, yakni Kepala Dispora Kaltim Agus Hari Kesuma dan Ketua Sekretariat DBON Zairin Zain, yang kini berstatus tersangka dan ditahan. (*)












