Samarinda, klikmerdeka.com — Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bankaltimtara yang digelar Rabu (22/4/2026) disebut tidak berlangsung secara bulat atau aklamasi. Sejumlah pemegang saham dikabarkan menyampaikan perbedaan pendapat (dissenting opinion), terutama terkait agenda pemberhentian dan pengangkatan direksi serta komisaris perseroan.
Meski sebelumnya hasil rapat disampaikan sebagai keputusan aklamasi, informasi yang beredar menyebut terdapat keberatan dari pemegang saham Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Samarinda.
RUPS tersebut dipimpin Prof Eny Rochaida. Dalam jalannya rapat, perwakilan pemegang saham dari Provinsi Kalimantan Utara, Zainal Paliwang, disebut sempat meninggalkan forum sebelum rapat berakhir.
Sementara itu, pemegang saham minoritas dari Pemerintah Kota Samarinda yang dihadiri Wali Kota Andi Harun juga dikabarkan mengambil sikap berbeda dan tidak menyetujui agenda pengangkatan tersebut.
Sejumlah pertanyaan mencuat dalam forum, mulai dari objektivitas pemberhentian direktur utama beserta jajaran direksi, hingga apakah keputusan itu telah memenuhi prinsip kewajaran serta perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.
Selain itu, peserta rapat juga mempertanyakan apakah proses pemberhentian dan pengangkatan direksi maupun komisaris telah melalui analisis risiko terhadap stabilitas kinerja perusahaan, kualitas kredit, serta kepercayaan publik.
Dalam dinamika rapat tersebut, dua nama calon komisaris turut menjadi sorotan karena informasi yang berkembang di ruang publik.
Achmad Syamsuddin yang diusulkan sebagai calon Komisaris Utama disebut pernah dikaitkan dalam perkara dugaan pemalsuan hasil RUPS Bank Sumsel yang ditangani Bareskrim Polri, serta pernah disebut sebagai saksi dalam perkara dugaan kredit bermasalah PT Coffindo di Kejaksaan Agung.
Sementara Sri Wahyuni yang diusulkan sebagai Komisaris Independen dan saat ini menjabat Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur, disebut pernah dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kaltim di Kejaksaan Tinggi Kaltim.
Sejumlah pihak menilai informasi tersebut perlu diklarifikasi karena berkaitan dengan aspek reputasi, integritas, dan tata kelola perusahaan.
Namun, dalam rapat disebut tidak ada penjelasan formal yang memadai mengenai hal tersebut. Karena itu, muncul usulan agar keputusan RUPS ditunda hingga klarifikasi disampaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika dikonfirmasi mengenai adanya perbedaan pendapat dalam RUPS, pihak komisaris Bankaltimtara belum memberikan tanggapan rinci.
Sekretaris Komisaris Bankaltimtara, Fahrin, menyatakan setiap pernyataan resmi harus berdasarkan data dan mekanisme internal.
“Komisaris ini sifatnya kolektif kolegial. Pernyataan harus by data. Data tersebut ada di unit pimpinan sekretariat. Jadi nanti harus melewati bagian humas kami,” katanya, Selasa (28/4).












