DPRD Samarinda Usulkan QR Code di Reklame untuk Tekan Kebocoran Pajak

Ketua Pansus I Raperda Penyelenggaraan, Perizinan, dan Penataan Reklame DPRD Samarinda, Markaca. (Sumber: Istimewa)

Samarinda, klikmerdeka.com – DPRD Kota Samarinda berupaya memperkuat pengawasan terhadap pajak reklame melalui penerapan sistem identifikasi digital berupa QR code pada setiap papan reklame yang terpasang di wilayah kota.

Langkah tersebut menjadi bagian dari pembahasan Raperda Penyelenggaraan, Perizinan, dan Penataan Reklame yang saat ini tengah disusun DPRD Samarinda. Regulasi itu diharapkan mampu menciptakan tata kelola reklame yang lebih tertib, transparan, dan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua Pansus I Raperda Penyelenggaraan, Perizinan, dan Penataan Reklame DPRD Samarinda, Markaca, menilai selama ini jumlah reklame yang terus bertambah belum sepenuhnya sejalan dengan penerimaan pajak yang masuk ke kas daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan potensi kebocoran pajak.

“Jangan sampai reklame berjibun, tetapi pemasukan pajaknya tidak sebanding dengan yang diterima pemerintah kota. Ini yang harus ditertibkan,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).

Ia menjelaskan, penerapan QR code nantinya akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pengecekan legalitas reklame. Melalui pemindaian kode tersebut, informasi mengenai izin, masa berlaku, hingga status pembayaran pajak dapat diketahui secara langsung.

“Nanti setiap papan reklame akan kita dorong wajib memiliki QR code,” katanya.

Selain memudahkan pengawasan, sistem tersebut juga dinilai dapat membantu menekan keberadaan reklame ilegal yang tidak memiliki izin maupun belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah.

Markaca mengatakan, penggunaan QR code akan membuat proses pengendalian reklame lebih efektif karena petugas dapat memverifikasi data reklame secara cepat di lapangan.

“Kalau ada QR code, kita bisa mengetahui apakah reklame itu resmi, aman, dan sudah membayar pajak atau belum. Kalau tidak ada QR, tentu sulit memastikan statusnya,” tegasnya.

DPRD Samarinda berharap aturan baru terkait penyelenggaraan reklame nantinya tidak hanya meningkatkan ketertiban kota, tetapi juga mampu mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak reklame. (fon/adv)