Di Tengah Polemik Ijazah, Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka saat mendatangi gedung MPR (ist)

Jakarta, klikmerdeka.com – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan tersebut ditandai dengan penyerahan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut setelah menerima kedatangan Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Muzani, Gibran datang untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya sekaligus meminta agar proses pemberhentian dari jabatan Wakil Presiden segera ditindaklanjuti oleh MPR.

“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.

Muzani juga mengungkapkan bahwa surat serupa telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri. Keputusan itu disebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah meningkatnya tekanan politik menyusul polemik dokumen pendidikan yang digunakannya sebagai persyaratan pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024.

Persoalan tersebut mencuat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang mempersoalkan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.

Situasi politik semakin berkembang setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai bagian dari proses pemakzulan terhadap Gibran.

Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, DPR membatalkan rapat paripurna yang sebelumnya dijadwalkan membahas usulan tersebut.

Selanjutnya, MPR akan memproses pengunduran diri tersebut melalui mekanisme ketatanegaraan. Presiden Prabowo juga diminta mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih MPR.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti.

Dengan keputusan tersebut, pengunduran diri Gibran menjadi salah satu peristiwa politik penting dalam perjalanan pemerintahan Indonesia periode 2024–2029. (red)

Tinggalkan Balasan