Oikos Nusantara Kritik Proyek Reklamasi Pantai Balikpapan yang Diduga Tanpa Izin  

Antonius Perada Nama, Direktur Oikos Nusantara (dokumentasi pribadi)

Balikpapan, klikmerdeka.com – Proyek reklamasi dan pembangunan di Pantai Balikpapan menuai kritik dari Oikos Nusantara. Direktur Oikos Nusantara, Antonius Perada Nama, menegaskan bahwa proyek yang dilakukan oleh Balikpapan Super Block (BSB) Group termasuk pembangunan Apartemen Sapphire, Green Valley, dan Green Hill diduga melanggar aturan karena belum mengantongi izin lingkungan dari Pemerintah Kota Balikpapan.

“Tiga proyek ini telah melanggar Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena belum memiliki izin lingkungan. Kami segera melaporkan hal ini ke Gakkum KLHK Kaltim untuk ditindaklanjuti,” ujar Antonius dalam keterangan persnya, Selasa (12/2/25).

Ia menambahkan bahwa peraturan tersebut mewajibkan setiap pelaku usaha memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebelum memulai proyek.

Lebih lanjut, Antonius menyoroti sanksi yang dapat diberikan sesuai Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009, di mana pelanggar dapat dipidana minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun, serta dikenakan denda antara satu miliar hingga tiga miliar.

Oikos Nusantara juga menilai ada kejanggalan dalam prosedur pengurusan izin proyek ini.

“Mereka sudah mengerjakan proyek tetapi baru akan mengurus izin. Ini menunjukkan lemahnya penegakan aturan,” katanya.

Antonius turut menyayangkan sikap Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan yang dianggap lambat dalam menangani persoalan ini. Ia mendesak DPRD agar tidak hanya melakukan inspeksi tanpa tindakan konkret.

“Sidak jangan sekadar gertak sambal. DPRD tidak boleh memberi celah bagi pengembang untuk mengurus izin setelah proyek berjalan,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Oikos Nusantara mengajak DPRD dan masyarakat Kota Balikpapan untuk bersama-sama mengawal kasus ini.

“DPRD harus bertindak tegas dan tidak membiarkan pelanggaran hukum terjadi. Kami mendorong agar Oikos dan DPRD bekerja sama melaporkan pihak pengembang,”tandas Antonius.