Kutim, klikmerdeka.com – Ratusan warga Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), kembali menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pada Kamis (12/6/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa yang dilakukan pada Selasa (10/6/2025), menyusul dugaan penyelewengan Dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2024.
Musdesus yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berlangsung alot dan penuh ketegangan. Warga menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap kinerja Kepala Desa (Kades) Bumi Etam, Laurensius Martin, yang dinilai gagal menjaga integritas dan nama baik desa.
Koordinator aksi, Jamal Bandha, menyatakan bahwa forum Musdesus menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Salah satunya, desakan kepada Bupati Kutai Timur untuk segera menonaktifkan Kades Bumi Etam beserta perangkat desa yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan Dana SILPA.
“Seluruh peserta Musdesus secara tegas mendukung pencopotan Kades dan perangkat desa yang terlibat. Ini adalah bentuk kekecewaan masyarakat yang merasa dikhianati oleh kepemimpinan desa,” ujar Jamal saat dihubungi via WhatsApp pada Jumat (13/6/2025).
Menurut Jamal, langkah ini penting untuk menjamin proses hukum berjalan objektif dan bebas intervensi. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam jika tuntutan mereka diabaikan.
“Jika uang rakyat disalahgunakan, maka tidak ada tempat bagi pemimpin yang berkhianat terhadap amanah. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” tegasnya.
Dalam berita acara resmi yang diterima media, tercantum tiga poin utama hasil Musdesus yang ditandatangani oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan masyarakat.
Ketua BPD, Kepala Desa, Kasi PMD Kecamatan Kaubun, dan unsur pemerintah lainnya. Dokumen ini memperkuat legalitas tuntutan warga agar segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kutim.
Jamal menutup pernyataannya dengan ultimatum. “Jika tidak ada respons dari Bupati dan Pemdes, kami siap menggelar aksi lanjutan. Ini bukan sekadar protes, tapi perjuangan menjaga marwah demokrasi desa,” pungkasnya. (*)












