Balikpapan, klikmerdeka.com – Wakabid Organisasi DPC GMNI Balikpapan menyoroti buruknya pengawasan lingkungan oleh DLH terhadap Kondisi Lingkungan Hidup yang terdapat pada Kota Balikpapan sehingga memicu banjir.
Dalam wawancara yang dilakukan di Balikpapan pada Rabu (9/7), Bagus Eka selaku Wakabid Organisasi DPC GMNI Balikpapan tersebut mengecam atas kelalaian Dinas Lingkungan Hidup terhadap kelalaian dalam pengawasan Lingkungan di Kota Balikpapan sehingga mengakibatkan banjir dibeberapa titik di Kota Balikpapan.
Diketahui dari informasi yang ada, setidaknya kota Balikpapan memiliki beberapa titik yang bermasalah terhadap pengupasan lahan. Salah satu diantaranya titik kawasannya antara lain BJBJ , Gunung Bahagia & Graha Indah.
“Kami menyayangkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam melakukan pengawasan kegiatan pengupasan lahan sangat minim. Karena masih banyak ditemukan kegiatan pengupasan lahan yang tidak sesuai Perizinan, sehingga menimbulkan banjir,” ujar Bagus.
Kondisi tersebut terjadi karena pelaksanaan belum dibarengi pengawasan pelaksanaan secara intensif di lapangan. Padahal kegiatannya sudah menimbulkan banyak kerusakan lingkungan dalam beberapa tahun terakhir, seperti halnya Banjir.
Sementara itu, Bagus menambahkan bahwa pada area terkait masih belum tersedianya Bendali yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
“Kegiatan Pengupasan lahan sudah seharusnya mengikuti prosedur yang berlaku, ketika terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan norma dan ketentuannya. Maka ini bentuk kelalaian dari DLH dalam pengawasan,” ungkap Maha.
Selanjutnya disampaikan bahwa Pengupasan lahan wajib dilengkapi dengan berbagai perizinan seperti Amdal dan PPG. Tak hanya itu, sebelum lahan digunakan, pemilik harus membangun bendungan kecil (bendali) untuk menampung air hujan dan memastikan aliran tidak langsung masuk ke saluran umum.
“Pada 2 Minggu lalu kita bisa lihat dampaknya, banyak area yang terdampak banjir dan masyarakat yang mengalami dampaknya,” Ujarnya.
Senada dengan itu, Bagus menambahkan pada kawasan BJBJ yang luasnya sekitar 7 hektar. Dari luas pengupasan lahan berdasarkan set plan seharusnya menyediakan setidaknya empat Bendali dengan masing-masing luas 3 ribu hektare. Tetapi kenyataannya tidak ada.
“Di Graha Indah setidaknya 2 RT mengalami banjir akibat aktivitas pengupasan lahan tersebut,” Tegas Bagus.
Bagus mewakili GMNi mendesak untuk Kadis DLH segera di copot sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas dampak banjir yang terjadi. Sebab dampak kelalaian semacam ini sudah terjadi secara berulang di tiap tahunnya.
“Banjir yang diakibatkan kelalaian DLH, sudah seperti cerita lama yang berulang kembali,” Ujarnya.
Bagus mengingatkan, pada tahun 2015 setidaknya ditemukan 55 Kegiatan Pengupasan Lahan Ilegal yang ditemukan setelah mengakibatkan Banjir parah di Kota Balikpapan, ia menekankan untuk tidak ada kejadian serupa ditahun ini.
Dalam penutupnya, Bagus sampaikan bahwa “Jika dalam waktu dekat persoalan ini tidak ditindaklanjuti, maka kita akan buat gerakan atas keresahan ini,” tutup bagus (*)












