Permukiman Padat di Sambutan Hambat Normalisasi Sungai, Suparno Usulkan Kolam Retensi

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Suparno (ist)

Samarinda, klikmerdeka.com – Penanganan banjir di Kecamatan Sambutan, Samarinda, membutuhkan alternatif selain normalisasi sungai. Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Suparno, mengusulkan pembangunan kolam retensi atau folder untuk menampung limpasan air hujan, terutama di kawasan permukiman padat yang sulit dilakukan pelebaran sungai.

Menurut Suparno, kondisi aliran sungai dan drainase di sejumlah kawasan Sambutan menjadi tantangan dalam mengurangi risiko genangan. Sungai yang menyempit, berkelok, serta diapit rumah warga membuat proses normalisasi membutuhkan perencanaan khusus.

Ia juga menilai pembenahan drainase harus menjangkau lingkungan permukiman, termasuk gang-gang kecil yang menjadi jalur aliran air ketika hujan deras.

“Perlu dibicarakan apakah warga yang lahannya terkena rencana pembangunan bersedia menghibahkan sebagian tanahnya kepada pemerintah kota,” ujar Suparno, Rabu (21/10/2026).

Ia menyebut pengurus RT setempat telah menyatakan persetujuan terhadap rencana pelebaran drainase. Namun, komunikasi dengan pemilik lahan tetap diperlukan agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

Suparno juga menyoroti kondisi sungai di kawasan Sambutan Pelita 2, khususnya sekitar SPBU. Aliran sungai di lokasi tersebut disebut semakin sempit dan berkelok di antara permukiman warga sehingga pelebaran sulit dilakukan.

“Ada aliran sungai yang kondisinya sudah sempit dan berkelok. Rumah warga juga cukup rapat di sekitarnya, sehingga pelebaran sungai menjadi tidak mudah dilakukan,” jelasnya.

Sebagai alternatif, pembangunan kolam retensi dinilai perlu dikaji untuk menampung kelebihan air sebelum dialirkan secara bertahap menuju Sungai Mahakam.

“Kita perlu memastikan terlebih dahulu apakah ada lahan milik pemerintah kota yang bisa digunakan untuk kolam retensi. Kalau tersedia, tentu bisa dikaji lebih lanjut sesuai kebutuhan penanganan banjir di kawasan itu,” katanya.

Suparno menyatakan usulan tersebut akan diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Ia berharap pemerintah melakukan kajian teknis terkait lokasi, kebutuhan lahan, dan dampak pembangunan agar penanganan banjir di Sambutan berjalan efektif tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. (fon/ adv)