Kasus DBON Kaltim Mencuat, AHK dan Zairin Ditahan, Isran Noor dan Hasanuddin Mas’ud Menjadi Sorotan

Ilustrasi

Kaltim, klikmerdeka.com – Kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah DBON (Desain Besar Olahraga Nasional) Tahun Anggaran 2023 di Kalimantan Timur kini memanas.

Kejaksaan Tinggi Kaltim telah menetapkan dua nama sebagai tersangka dan menahan mereka, sementara pihak-pihak lain termasuk mantan Gubernur Kaltim dan Ketua DPRD Kaltim turut menjadi sorotan dalam proses penyidikan.

Pada 18 September 2025, Kejati Kaltim secara resmi menahan dua pejabat teras yang terkait kasus DBON Agus Hari Kesuma (AHK) selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, dan Zairin Zain (ZZ) sebagai Kepala Pelaksana Sekretariat DBON Kaltim.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, menyampaikan bahwa keduanya dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 UU Tipikor (sebagaimana diubah) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atas dugaan penyimpangan dalam proses pemberian dan pengelolaan hibah DBON yang berasal dari APBD Kaltim 2023 senilai Rp100 miliar.

Penahanan terhadap AHK dan Zairin dilakukan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas IIA Sempaja Samarinda demi kelancaran proses penyidikan.

Menurut penyidik, dari audit dan pemeriksaan awal, indikasi penyimpangan meliputi pembersihan administrasi hibah tanpa dokumen pendukung yang memadai, alokasi dana ke pihak yang tidak berwenang, serta laporan pertanggungjawaban yang tidak jelas.

Sementara itu, Mantan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, dipanggil sebagai saksi dan menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Kejati Kaltim pada Senin, 22 September 2025, sejak sekitar pukul 11.00 WITA hingga sekitar pukul 17.30 WITA.

Isran mengakui bahwa dalam kapasitasnya sebagai Gubernur waktu itu, ia menandatangani SK pembentukan DBON dan hibah yang dikeluarkan.

Namun, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui detail mekanisme aliran dana hibah tersebut maupun ke mana saja alirannya.

“Pemeriksaan itu wajar saja,” ujarnya.

Ia berharap agar pihak-pihak yang kini menjadi tersangka diberi kemudahan dalam menjalani proses hukum.

Penyidik Kejati Kaltim sendiri menyebut bahwa panggilan terhadap Isran adalah bagian dari pengembangan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan atau tanggung jawab pejabat eksekutif terkait kebijakan penganggaran DBON.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, pada hari yang sama saat pemeriksaan Isran Noor, mengunjungi kantor Kejati Kaltim. Kedatangannya memicu spekulasi bahwa ia juga akan diperiksa terkait kasus DBON.

Namun Hasanuddin membantah bahwa kunjungannya berkaitan dengan kasus DBON. Ia menyatakan bahwa kehadirannya adalah dalam rangka koordinasi rutin dengan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah).

Ia juga mengakui bahwa sempat dipanggil oleh penyidik beberapa waktu lalu namun bukan dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD, melainkan terkait fungsi tugasnya sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar).