PA GMNI Kaltim Desak Pemerintah Batalkan Pemotongan DBH: Kaltim Bukan Sapi Perah!

Ketua PA DPD GMNI KALTIM, Miss Heldy Zahry

SAMARINDA, klikmerdeka.com – Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Kalimantan Timur menegaskan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah. Mereka menilai kebijakan tersebut sangat merugikan daerah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan Timur.

Ketua PA GMNI Kaltim, Mis Heldy Zahry, menyebut langkah pemerintah pusat itu tidak adil dan mencerminkan sikap yang mengabaikan kontribusi besar Kaltim terhadap keuangan negara.

“Kalau mau jujur, pusat ini keterlaluan. Kita ini cuma jadi sapi perah. Parahnya lagi, susunya diambil, giliran mau makan, rumput disuruh cari sendiri,” ujar Heldy, Selasa (7/10/2025).

Heldy menegaskan masyarakat Kalimantan Timur selama ini telah berkontribusi besar terhadap pembangunan nasional melalui hasil bumi seperti batu bara dan minyak. Namun, daerah justru kerap terabaikan dalam hal pembangunan infrastruktur dasar.

“Atas nama NKRI, tentu kita wajib bergotong royong demi pemerataan kesejahteraan. Batu bara dan minyak dari Kaltim menopang pembangunan di wilayah lain, tapi jangan sampai kita dilupakan. Dari Kubar ke Samarinda saja masih harus berlumpur-lumpur karena jalan rusak,” lanjutnya.

Eksponen gerakan 1998 itu juga menyoroti bahwa banyak kebijakan pemerintah pusat tidak mempertimbangkan kondisi objektif di lapangan.

“Kita minta pemerintah lebih peka. Jangan sampai demi program unggulan nasional, hak-hak dasar rakyat di daerah justru dihapuskan,” tegas Heldy.

PA GMNI Kaltim pun mendukung upaya konsolidasi bersama yang kini mulai digelorakan oleh berbagai elemen masyarakat di Kaltim sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemotongan DBH.

“PA GMNI Kaltim terbuka untuk berkolaborasi dengan siapa pun. Kami juga mengajak seluruh warga dan organisasi lintas sektor untuk bersama-sama memperjuangkan hak daerah,” pungkasnya.