Samarinda,klikmerdeka.com – Pernyataan anggota DPRD Kalimantan Timur berinisial AG di media sosial memicu kontroversi dan kritik publik terkait dugaan ujaran SARA. Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim merespons dengan menjadwalkan pemanggilan AG pada Rabu, 15 Oktober 2025, guna klarifikasi.
Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan bahwa lembaganya telah menerima beberapa laporan dari masyarakat yang menilai pernyataan AG tidak pantas diucapkan oleh pejabat publik.
“Kami ingin mendengar penjelasannya secara langsung. Ini bagian dari proses etik, bukan sekadar formalitas,” ujar Subandi kepada wartawan, Senin (13/10/2025).
Meski belum ada pelanggaran etik yang terkonfirmasi, Subandi menilai gaya komunikasi AG di media sosial berpotensi memecah opini publik dan merusak kepercayaan terhadap DPRD. Ia mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral bagi setiap anggota dewan dalam menjalankan tugasnya.
“Ucapan anggota dewan bukan sekadar pendapat pribadi, melainkan mencerminkan institusi yang mereka wakili,” tegas Subandi.
Sumber internal BK menyebutkan, pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari laporan terkait konten provokatif dalam unggahan AG, yang sempat menyinggung soal dugaan doxing dan kemudian berkembang menjadi komentar yang menyinggung asal-usul daerah seseorang.
BK memandang langkah ini sebagai upaya pemulihan etika publik di tengah meningkatnya sensitivitas masyarakat terhadap ujaran bernuansa SARA dan diskriminasi. Proses klarifikasi akan dilakukan secara tertutup, namun hasilnya akan diumumkan setelah keputusan etik diambil.
Kasus ini menambah dinamika terkait perilaku pejabat publik di ruang digital, mengingat dalam dua tahun terakhir sejumlah anggota legislatif di daerah lain juga mendapat teguran atas komentar serupa.
“Kita tidak melarang politisi bersuara di media sosial, tapi mereka harus berbicara dengan penuh tanggung jawab,” tutup Subandi.












