Daerah  

Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, GPM Samarinda: Ini Bentuk Keteledoran Bangsa Membaca Sejarah

Bernardus Ricard T.P, Bendahara DPC GPM Samarinda

Samarinda, klikmerdeka.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kota Samarinda menilai usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto, sebagai bentuk keteledoran bangsa dalam membaca sejarah.

Bendahara DPC GPM Kota Samarinda, Ricard Parera, menyebut pengusulan tersebut sebagai upaya mengabaikan luka sejarah bangsa yang ditinggalkan masa pemerintahan Orde Baru.

“Pengusulan nama Soeharto sebagai pahlawan menunjukkan bahwa bangsa ini belum mampu memahami sejarahnya sendiri,” tegas Ricard.

Ia menegaskan, gelar pahlawan nasional adalah simbol penghormatan tertinggi bagi sosok yang berjuang untuk rakyat, bukan bagi mereka yang meninggalkan catatan kelam dalam perjalanan bangsa.

Ricard juga menyinggung berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru yang masih membekas hingga kini, seperti Tragedi 1965–1966, Peristiwa Tanjung Priok, Tragedi Talangsari, Kudatuli 27 Juli, Penembakan Misterius (Petrus), Malapetaka 15 Januari (Malari), dan Tragedi Trisakti. Menurutnya, semua peristiwa tersebut menelan ribuan korban jiwa dan meninggalkan luka mendalam bagi rakyat Indonesia.

“Pahlawan itu simbol perjuangan rakyat. Sementara di masa Orde Baru, ribuan bahkan jutaan nyawa melayang. Fakta sejarah itu tidak bisa kita hapus begitu saja. Bagaimana mungkin pelaku pelanggaran HAM berat bisa dijadikan pahlawan nasional?” ujarnya.

Ricard menegaskan, pemberian gelar pahlawan kepada tokoh dengan rekam jejak pelanggaran HAM berat merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

“Jika bangsa ini menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional, berarti bangsa ini sedang membenarkan penindasan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengakui kesalahan masa lalunya,” pungkasnya.