Samarinda, klikmerdeka.com – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menghentikan bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi 49.742 warga miskin di Kota Tepian. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk pengalihan beban secara sepihak yang berpotensi membebani pemerintah daerah dan menyengsarakan masyarakat.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 400.7.3.1/1510/Dinkes-IV/2026, yang mengatur pengembalian pembiayaan iuran peserta kepada pemerintah kabupaten/kota.
“Ini bukan redistribusi, ini pengalihan beban. Tanggung jawab yang sebelumnya diambil oleh provinsi, sekarang dilempar ke kabupaten/kota tanpa disertai anggaran,” tegas Andi Harun saat ditemui di ruang Arutala Bapperida Samarinda, Jumat (10/4/2026).
Ia mengungkapkan, sebanyak 49.742 warga Samarinda yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) dari APBD provinsi kini berada di ambang ketidakpastian. Jika kebijakan ini tetap diberlakukan, ribuan warga berisiko kehilangan jaminan layanan kesehatan.
“Bayangkan jika mereka datang ke rumah sakit lalu ditolak karena tidak lagi terdaftar. Ini bukan angka kecil, ini lebih dari 49 ribu jiwa, mayoritas warga tidak mampu,” ujarnya.
Menurut Andi Harun, kebijakan tersebut sangat menyakitkan karena menyasar kelompok paling rentan. Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar administrasi, melainkan menyangkut keselamatan dan akses dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Situasi semakin pelik karena kebijakan itu muncul saat APBD 2026 telah disahkan dan berjalan. Pemerintah Kota Samarinda mengaku tidak memiliki ruang fiskal untuk secara tiba-tiba menanggung beban iuran puluhan ribu warga tersebut.
Andi Harun pun mempertanyakan keputusan yang dinilai mendadak tanpa koordinasi dengan pemerintah kota. Ia menyoroti tidak adanya pembahasan sebelumnya saat proses penyusunan anggaran.
“APBD kita sudah diketok sejak November dan berjalan per 1 Januari. Tiba-tiba Maret keluar surat, meminta kami menanggung 49 ribu jiwa. Dari mana anggarannya?” katanya.
Ia menegaskan, Pemkot Samarinda menolak pemberlakuan kebijakan tersebut secara sepihak dan meminta adanya penundaan hingga dilakukan kajian menyeluruh serta kesiapan fiskal yang memadai.
“Kalau memang mau diterapkan, harus dibahas bersama, dikaji secara matang, dan disiapkan anggarannya. Jangan sampai masyarakat kecil yang jadi korban,” pungkasnya.












