Polemik Pemutakhiran Sertifikat Tanah di Gunung Lingai Bergulir, Kecamatan Minta Verifikasi Lapangan

Kantor Kecamatan Sungai Pinang. (Sumber : istimewa)

Samarinda, klikmerdeka.com – Polemik pemutakhiran sertifikat tanah milik Tumijo yang berada di Jalan Tri Darma RT 15, Kelurahan Gunung Lingai, masih terus bergulir. Persoalan administrasi tersebut kini mendapat perhatian pihak kecamatan yang mendorong penyelesaian dilakukan secara cepat dan tepat tanpa menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Kasi Pemerintahan Kecamatan Sungai Pinang, Erlan, mengatakan persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan di tingkat kelurahan dan kecamatan tanpa perlu melebar ke luar instansi. Ia juga mengapresiasi tertib administrasi yang diterapkan pihak kecamatan, namun menegaskan pelayanan publik tetap harus menjadi prioritas utama.

“Dari awal kecamatan ikut rapat, permasalahan ini belum sampai ke kecamatan. Kami salut dengan Kecamatan Sungai Pinang karena tertib administrasi, tetapi jangan sampai mengganggu pelayanan publik. Jangan sampai lari keluar, cukup selesai di kecamatan dan kelurahan. Kita punya pimpinan di tingkatan kecamatan,” ujar Erlan.

Ia juga meminta pihak kelurahan segera melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan keabsahan data yang menjadi dasar pengurusan sertifikat tanah tersebut. Menurutnya, langkah itu menjadi cara paling efektif agar persoalan tidak berlarut-larut.

“Intinya ke lokasi saja. Sudah dapat diselesaikan, jangan mempersulit pengurusan pelayanan publik. Semua permasalahan dapat kita buktikan dengan fisik di lapangan. Kita harus utamakan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Secara teknis, Erlan menjelaskan proses pengurusan sertifikat tanah dapat mengacu pada mekanisme Izin Membuka Tanah (IMTN). Pemohon terlebih dahulu mendaftarkan berkas, kemudian memasang banner penanda lokasi lahan sebelum tim terkait turun melakukan pengecekan lapangan sesuai titik koordinat.

“Jangka waktunya tiga tahun, setelah itu dapat diperpanjang,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Camat Sungai Kunjang, Erwin, menegaskan pihak kecamatan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam setiap urusan administrasi pertanahan.

“Kami memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat. Kami berusaha memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)