Samarinda, klikmerdeka.com – DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah daerah segera menyiapkan aturan turunan pascapengesahan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Regulasi lanjutan dinilai penting agar perlindungan bagi pekerja rumah tangga dapat diterapkan secara nyata dan memiliki dasar hukum yang jelas di tingkat daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan pengesahan UU PPRT menjadi langkah maju dalam memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga yang selama ini belum mendapatkan perlindungan maksimal. Menurutnya, keberadaan undang-undang tersebut menjadi bentuk pengakuan negara terhadap pekerja sektor domestik yang selama ini kerap dipandang sebelah mata, Jumat (1/5/2026).
“Pekerja rumah tangga belum memiliki perlindungan aturan yang jelas. Dengan undang-undang ini, hak-hak mereka bisa lebih terjamin,” ujarnya.
UU PPRT mengatur berbagai aspek penting, mulai dari keselamatan kerja, jaminan kesehatan, jam kerja yang manusiawi, hingga perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi di lingkungan kerja.
Menurut Anhar, implementasi aturan tersebut tidak boleh berhenti hanya pada pengesahan undang-undang di tingkat nasional. Pemerintah daerah diminta segera menyusun peraturan daerah sebagai langkah tindak lanjut agar pelaksanaannya berjalan efektif di lapangan.
“Perlu ada perda sebagai tindak lanjut supaya pelaksanaannya jelas di daerah. Jangan sampai undang-undang sudah ada, tapi penerapannya belum maksimal,” katanya.
Ia juga mendorong pembentukan organisasi pekerja rumah tangga sebagai ruang advokasi dan penguatan perlindungan hak tenaga kerja sektor domestik di Samarinda. (fon/adv)












