Samarinda, klikmerdeka.com – Ketergantungan terhadap dana bagi hasil (DBH) sektor sawit dinilai tidak lagi relevan bagi Kota Samarinda. DPRD mendorong pemerintah daerah mulai mengalihkan fokus pada penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih sesuai dengan karakter daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa Samarinda sebagai kota perdagangan dan jasa tidak bisa terus bergantung pada sektor perkebunan seperti daerah lain yang memiliki wilayah perkebunan sawit lebih luas.
“Kalau dibandingkan dengan daerah seperti Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbasis perkebunan, tentu kita tidak bisa bersaing. Karena itu, fokus kita harus pada potensi yang sesuai dengan karakter kota,” ujarnya saat diwawancarai, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, tren penurunan DBH sawit harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyusun strategi baru dalam meningkatkan pendapatan daerah. Ia menilai sektor UMKM memiliki peluang besar untuk menjadi penopang ekonomi Samarinda ke depan.
“UMKM ini yang harus diperkuat. Samarinda punya potensi besar di sektor perdagangan dan jasa, tinggal bagaimana pemerintah serius melakukan pembinaan dan pendampingan,” katanya.
Iswandi menjelaskan, dari sekitar 150 ribu unit usaha yang terdata, baru sekitar 70 ribu yang telah memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang untuk meningkatkan legalitas usaha sekaligus mendorong kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu, penguatan UMKM juga diyakini mampu memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal, serta menggerakkan ekonomi masyarakat secara lebih merata di Kota Samarinda. (fon/adv)












