Samarinda, klikmerdeka.com – Kematian seorang siswa SMKN 4 Samarinda memicu keprihatinan mendalam sekaligus kritik terhadap sistem pendataan bantuan sosial di daerah. Peristiwa ini dinilai bukan sekadar musibah, tetapi juga mencerminkan adanya celah dalam sistem perlindungan sosial yang seharusnya menjangkau masyarakat rentan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menegaskan bahwa kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius, khususnya bagi Dinas Sosial dalam memastikan akurasi data penerima bantuan, Selasa (5/5/2026).
“Peristiwa ini harus menjadi evaluasi serius. Dinas Sosial harus segera melakukan perbaikan dan validasi data penerima bantuan agar tepat sasaran,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan utama tidak terletak pada keberadaan program bantuan, melainkan pada lemahnya proses verifikasi dan pembaruan data di lapangan. Akibatnya, masih ada warga dengan kondisi ekonomi terbatas yang justru tidak tercatat sebagai penerima bantuan.
“Jangan sampai masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan justru tidak mendapatkan bantuan hanya karena pendataan yang tidak akurat,” tegasnya.
Diketahui Korban MRS berusia 16 tahun meninggal dunia pada hari Jumat (24/4/2026), diduga mengalami infeksi serius yang dipicu penggunaan sepatu sekolah yang tidak sesuai ukuran.
Keterbatasan ekonomi membuat korban tetap menggunakan sepatu berukuran 40, meskipun ukuran kakinya telah mencapai 44. Kondisi tersebut memicu luka yang semakin parah, terlebih saat korban menjalani program magang sebagai pramuniaga di pusat perbelanjaan dengan aktivitas berdiri dalam waktu lama.
Ironisnya, di tengah kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, korban diketahui tidak pernah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.
Ismail menilai, kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kasus biasa. Ia mendorong pemerintah daerah, baik di tingkat kota maupun provinsi, untuk memastikan sistem perlindungan sosial berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Meski kewenangan pengelolaan sekolah menengah kejuruan berada di tingkat provinsi, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Samarinda tetap memiliki tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan warganya.
“Ini soal kepedulian dan tanggung jawab terhadap masyarakat,” pungkasnya. (fon/adv)












