Novan Sebut Kekurangan Guru di Samarinda Berpotensi Tembus 765 Orang pada 2026

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Nova Syahronie Pasie

Samarinda, klikmerdeka.com – DPRD Kota Samarinda menilai persoalan kekurangan tenaga pendidik di Kota Tepian semakin mendesak dan membutuhkan solusi cepat dari pemerintah. Pasalnya, jumlah kebutuhan guru diperkirakan terus meningkat hingga akhir tahun 2026.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengatakan saat ini kekurangan guru di Samarinda sudah mencapai lebih dari 500 orang. Jika dilakukan pemetaan hingga Desember 2026, jumlah tersebut diprediksi dapat menyentuh angka sekitar 765 tenaga pengajar.

“Per hari ini saja kekurangan guru sudah lebih dari 500 orang. Kalau dipetakan sampai akhir tahun, bisa mencapai sekitar 765 orang,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Menurut Novan, kondisi tersebut terjadi karena pemerintah daerah masih terbatas dalam melakukan perekrutan tenaga pendidik. Regulasi dari pemerintah pusat terkait larangan perekrutan tenaga non-ASN menjadi salah satu hambatan utama.

Ia menyebut, kebutuhan guru di lapangan sebenarnya sangat mendesak, terutama untuk mengisi kekosongan di sejumlah sekolah.

“Kita terbentur aturan kementerian yang tidak memperbolehkan perekrutan tenaga non-ASN, sementara kebutuhan di sekolah terus meningkat,” katanya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Samarinda telah membuka rekrutmen sekitar 250 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi tenaga pendidik. Namun, jumlah tersebut dinilai belum cukup menutupi kekurangan yang ada.

Selain itu, para CPNS yang telah direkrut juga belum dapat langsung menjalankan tugas mengajar karena masih harus melewati tahapan administrasi dan penempatan.

“CPNS itu juga tidak langsung aktif mengajar karena masih ada proses administrasi yang harus diselesaikan,” jelas Novan.

Sebagai solusi sementara, DPRD Samarinda mendorong penggunaan skema Penyediaan Jasa Layanan Perorangan (PJLP) untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Meski demikian, penerapan skema tersebut diperkirakan membutuhkan waktu dan dukungan anggaran yang cukup besar.

“PJLP memang menjadi opsi yang kami dorong, tetapi prosesnya juga tidak bisa langsung berjalan cepat,” ungkapnya.

Saat ini, sejumlah sekolah masih memanfaatkan pendanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk merekrut tenaga pendidik tambahan. Namun, skema itu dinilai belum mampu memberikan kesejahteraan yang memadai bagi guru.

“Karena anggarannya terbatas, honor yang diterima guru dari BOSDA juga masih sangat kecil. Ini hanya solusi jangka pendek,” tegasnya.

DPRD Samarinda, kata dia, memperkirakan kebutuhan anggaran untuk skema PJLP mencapai sekitar Rp35 miliar. Jika program tersebut terealisasi, guru non-ASN diproyeksikan menerima penghasilan sekitar Rp2,7 juta per bulan, sedangkan tenaga non-guru sekitar Rp2,1 juta.

“Harapannya tentu kesejahteraan tenaga pendidik bisa lebih baik dan kebutuhan guru di sekolah dapat terpenuhi,” pungkas Novan. (fon/adv)