Samarinda, klikmerdeka.com – Proses pengalihan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke Pemerintah Kota Samarinda menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Meski masih terdapat kendala administrasi dalam proses tersebut, DPRD memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemerintah Kota Samarinda.
Menurut Novan, saat ini fasilitas kesehatan di Samarinda berada di bawah dua kewenangan berbeda, yakni rumah sakit yang dikelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan rumah sakit yang berada di bawah Pemerintah Kota Samarinda.
“Nah, itu yang saya katakan. Sebenarnya kita di Samarinda ini ada dua naungan, rumah sakit yang dinaungi langsung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan rumah sakit yang dinaungi oleh Pemerintah Kota Samarinda,” ujarnya saat diwawancarai awak media, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, untuk rumah sakit yang berada di bawah pengelolaan Pemkot Samarinda, pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan meskipun terdapat proses administrasi dalam pengalihan kepesertaan BPJS PBI.
Salah satu fasilitas kesehatan yang disorot adalah Rumah Sakit Muis yang disebut tetap menerima dan melayani warga Samarinda.
“Rumah sakit yang dinaungi pemerintah kota seperti Rumah Sakit Muis di Samarinda Seberang, itu menjadi wadah bagaimana komitmen BPJS dan komitmen Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Pelayanan tetap dijalankan walaupun ada proses ataupun kendala administrasi khususnya di BPJS,” jelasnya.
Novan menegaskan masyarakat Kota Samarinda yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap dapat datang ke rumah sakit tanpa perlu takut ditolak hanya karena persoalan administrasi BPJS yang masih berproses.
“Selagi itu warga Kota Samarinda maka boleh masuk ke sana,” katanya.
Namun demikian, Novan mengakui untuk rumah sakit yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pihaknya tidak dapat memberikan penjelasan lebih jauh karena berada di luar kewenangan DPRD Kota Samarinda.
Meski begitu, ia kembali menekankan bahwa pelayanan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama bagi seluruh fasilitas kesehatan di daerah.
“Intinya begini, pelayanan kesehatan harus diutamakan. Jadi kalau ada apa-apa, datang saja ke Rumah Sakit Muis, maka akan dilayani. Saya pastikan akan dilayani,” tegas Novan.
DPRD Samarinda berharap proses pengalihan peserta BPJS PBI dapat segera terselesaikan sehingga pelayanan kesehatan masyarakat berjalan lebih optimal tanpa terkendala administrasi. (fon/adv)












