Samarinda, klikmerdeka.com – Menjamurnya penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran melalui POM mini di berbagai sudut Kota Samarinda kembali menuai sorotan. Meski wacana penertiban sudah bergulir sejak beberapa tahun lalu, hingga kini pemerintah kota dinilai belum menunjukkan langkah nyata untuk menindak keberadaan usaha BBM eceran tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai kondisi ini memperlihatkan lemahnya realisasi kebijakan yang sebelumnya telah disampaikan oleh pemerintah kota. Ia menyebut, keberadaan POM mini justru semakin bertambah dari tahun ke tahun tanpa pengawasan yang jelas.
“Penjualan BBM di kaki lima atau POM mini ini semakin banyak dan belum tertangani,” ujar Iswandi saat diwawancarai awak media, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, rencana penutupan maupun penertiban POM mini sebenarnya bukan isu baru. Pemerintah Kota Samarinda, kata dia, telah menyampaikan wacana tersebut sejak sekitar tiga tahun lalu. Namun sampai sekarang, belum ada tindakan konkret di lapangan.
“Wali kota sudah sejak tiga tahun lalu menyampaikan akan ditutup, tapi sampai sekarang belum juga ditutup,” tegasnya.
Iswandi menilai ketidakjelasan langkah penertiban membuat aktivitas penjualan BBM eceran terus berkembang di sejumlah kawasan. Kondisi itu dinilai berpotensi memunculkan persoalan baru, baik dari sisi keselamatan, tata kelola distribusi BBM, hingga pengawasan usaha.
Meski demikian, ia menegaskan DPRD tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penutupan terhadap POM mini. Menurutnya, langkah tersebut sepenuhnya berada di tangan pihak eksekutif.
“Kalau soal penutupan itu wewenang eksekutif,” katanya.
Politikus tersebut juga membuka peluang penguatan aturan melalui pembentukan peraturan daerah (Perda). Namun, DPRD masih menunggu adanya usulan resmi dari pemerintah kota sebagai dasar pembahasan regulasi.
“Kalau memang ada usulan Perda dari eksekutif, tentu akan kita godok,” ucapnya.
Ia menambahkan, dorongan untuk melakukan penertiban sebenarnya sudah berulang kali disampaikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun hingga kini, belum terlihat adanya kebijakan yang benar-benar dijalankan secara konsisten.
“Ini sudah lama didorong. Bisa dilihat jejak digitalnya, sekitar tiga tahun lalu sudah diwacanakan, tapi sampai sekarang belum direalisasikan, malah bertambah terus,” ungkapnya.
DPRD Samarinda pun saat ini memilih menunggu keseriusan pemerintah kota dalam menyiapkan regulasi maupun langkah penindakan terhadap keberadaan POM mini yang terus menjamur di tengah kota.
“Kami di DPRD menunggu saja usulan Perda dari eksekutif terkait penertiban ini,” pungkasnya. (fon/adv)












