Iswandi Soroti Fenomena Warga Menginap di Halte, Minta Dinsos dan Satpol PP Lakukan Pendataan

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi

Samarinda, klikmerdeka.com – Fenomena sejumlah masyarakat yang memanfaatkan halte sebagai tempat tinggal maupun lokasi menginap sementara di Kota Samarinda mendapat perhatian dari DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, meminta pemerintah daerah melalui Dinas Sosial (Dinsos) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) segera mengambil langkah penertiban yang dibarengi dengan pendataan secara menyeluruh terhadap orang-orang yang berada di fasilitas umum tersebut.

Menurut Iswandi, keberadaan masyarakat yang menempati halte tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan yang jelas. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah harus mengedepankan pendekatan yang humanis dan berbasis data agar kebijakan yang diambil tidak merugikan pihak tertentu.

“Dinas Sosial serta Satpol PP harus turun menertibkan sekaligus mendata,” ujar Iswandi, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, proses pendataan menjadi langkah penting untuk mengetahui identitas, asal daerah, hingga kondisi sosial ekonomi orang-orang yang menggunakan halte sebagai tempat beristirahat atau menginap. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan bentuk penanganan yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing individu.

Iswandi juga menyoroti kemungkinan bahwa sebagian dari mereka bukan merupakan warga Kota Samarinda. Karena itu, verifikasi identitas perlu dilakukan agar pemerintah tidak salah dalam mengambil langkah maupun memberikan penilaian terhadap kondisi yang terjadi di lapangan.

“Jangan sampai bukan orang Samarinda. Kita tidak bisa men-judge sembarangan. Kalau saya melihat, mungkin itu bukan orang Samarinda, jadi harus dipastikan terlebih dahulu,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketertiban umum, tetapi juga menyangkut aspek sosial yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Menurutnya, apabila ditemukan warga yang memang mengalami kesulitan ekonomi, tidak memiliki tempat tinggal, atau membutuhkan bantuan sosial, maka pemerintah harus hadir memberikan solusi yang tepat melalui program-program yang tersedia.

Selain itu, Iswandi menegaskan bahwa halte merupakan fasilitas publik yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah untuk menunjang layanan transportasi masyarakat. Oleh sebab itu, fungsi halte harus tetap dijaga agar dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh para pengguna transportasi umum.

Ia berharap koordinasi antara Dinas Sosial, Satpol PP, kecamatan, dan instansi terkait dapat segera dilakukan sehingga persoalan tersebut dapat ditangani secara tepat, terukur, dan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan langkah tersebut, ketertiban kota dapat terjaga tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat yang memerlukan perhatian dan bantuan dari pemerintah. (fon/adv)