Samarinda, klikmerdeka.com – Meningkatnya kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Tuberkulosis (TB) di Kota Samarinda menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda. Melalui Komisi IV, legislatif mendorong percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanggulangan HIV dan TB guna memperkuat langkah pencegahan serta penanganan penyakit menular di masyarakat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, mengatakan regulasi tersebut dinilai penting agar penanganan HIV dan TB tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga mencakup edukasi masyarakat, penguatan pencegahan, hingga dukungan pembiayaan program kesehatan daerah.
Menurutnya, keberadaan perda nantinya diharapkan mampu menjadi payung hukum yang jelas dalam upaya penanganan dua penyakit tersebut secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
“Regulasi ini kami siapkan agar penanganan HIV dan TB lebih terarah, termasuk penguatan sosialisasi serta dukungan pendanaan program kesehatan,” ujarnya, Senin (18/5/26).
Dalam proses penyusunan raperda, DPRD Samarinda turut melibatkan sejumlah pihak terkait, salah satunya Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dilakukan agar regulasi yang disusun benar-benar mampu menjawab persoalan di lapangan secara komprehensif.
Riska mengungkapkan, usulan pembentukan perda penanggulangan HIV dan TB sebenarnya sudah muncul sejak 2023. Namun, pembahasannya sempat tertunda sehingga belum masuk ke tahap lanjutan.
Pada periode saat ini, Komisi IV kembali memasukkan raperda tersebut ke dalam prioritas legislasi daerah karena dianggap mendesak di tengah meningkatnya angka kasus HIV dan TB di Kota Tepian.
“Kasus HIV dan TB membutuhkan perhatian serius. Karena itu kami ingin aturan ini segera selesai agar penanganan lebih maksimal,” katanya.
Ia menjelaskan, perda tersebut nantinya akan memperjelas tanggung jawab lintas sektor dalam penanganan HIV dan TB, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga keterlibatan masyarakat.
Selain memperkuat penanganan medis, regulasi itu juga akan menitikberatkan pada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin serta langkah pencegahan sejak dini.
DPRD Samarinda berharap keberadaan perda tersebut dapat menjadi dasar penguatan program kesehatan daerah sekaligus membantu menekan angka penyebaran HIV dan TB di Kota Samarinda. (fon/adv)












