Samarinda, klikmerdeka.com – Minimnya serapan tenaga kerja lokal dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda. Besarnya anggaran pembangunan yang digelontorkan pemerintah dinilai belum sepenuhnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya dalam menekan angka pengangguran.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai kondisi tersebut cukup memprihatinkan. Menurutnya, di tengah masifnya pembangunan proyek strategis di Samarinda, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tergolong tinggi.
Berdasarkan data tahun 2025, TPT Kota Samarinda masih berada di angka 5,75 persen. Padahal, APBD Kota Samarinda pada tahun tersebut mencapai Rp5,1 triliun. Bahkan pada tahun 2026 mendatang, meski APBD diproyeksikan menurun menjadi Rp3,1 triliun, penggunaan anggaran tetap diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
“TPT kita masih cukup tinggi. Padahal kontribusi APBD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar 7 sampai 8 persen terhadap pergerakan ekonomi daerah,” ujar Anhar, Rabu (20/5/2026).
Ia menilai banyak proyek pembangunan yang dikerjakan di Samarinda belum memberikan efek berganda terhadap ekonomi masyarakat. Beberapa proyek besar seperti Teras Samarinda hingga pembangunan Terowongan Samarinda disebut belum maksimal melibatkan tenaga kerja lokal.
“Program pembangunan pemerintah cukup banyak, tetapi serapan tenaga kerja lokal pada proyek-proyek tersebut masih sangat minim,” katanya.
Selain tenaga kerja, Anhar juga menyoroti penggunaan material proyek yang sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah seperti Surabaya dan Jakarta. Menurutnya, kondisi itu membuat perputaran ekonomi justru lebih banyak terjadi di luar Samarinda.
“Mayoritas pekerjanya dari luar daerah. Material proyek juga banyak dibeli dari luar kota. Akibatnya uang yang beredar tidak tinggal di Samarinda,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut juga berdampak terhadap potensi penerimaan daerah. Sebab, transaksi pembelian material dan jasa yang dilakukan di luar daerah otomatis membuat pajak transaksi masuk ke daerah lain.
“Kalau transaksinya di luar daerah, maka pajaknya juga masuk ke luar daerah. Samarinda tidak mendapatkan dampak ekonomi yang maksimal,” tegasnya.
Anhar juga membandingkan kondisi ekonomi Samarinda dengan Balikpapan. Ia menyebut pendapatan per kapita masyarakat Samarinda saat ini masih berada di kisaran Rp85 juta per tahun atau sekitar Rp6 juta hingga Rp7 juta per bulan. Sementara Balikpapan telah mencapai Rp222 juta per tahun atau setara Rp16 juta hingga Rp17 juta per bulan.
Karena itu, DPRD Samarinda mendorong Pemerintah Kota Samarinda agar lebih memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal serta material dari dalam daerah pada setiap proyek pembangunan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan angka pengangguran sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat Samarinda. (fon/adv)












