Samarinda, klikmerdeka.com – DPRD Kota Samarinda mendorong adanya pembenahan menyeluruh terhadap sistem pelayanan pertanahan agar masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan yang lebih mudah, transparan, dan cepat. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi persoalan sengketa lahan yang hingga kini masih kerap terjadi di sejumlah wilayah di Kota Samarinda.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca, menilai proses administrasi pertanahan yang masih terkesan rumit dan kurang terbuka berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Menurutnya, banyak warga yang masih kesulitan memahami prosedur pengurusan sertifikat tanah maupun tahapan administrasi lainnya.
“Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang jelas dan tidak berbelit-belit. Jangan sampai masyarakat bingung hanya karena informasi yang diberikan tidak lengkap atau sulit dipahami,” ujar Markaca, Kamis (21/5/2026).
Ia mengatakan, pelayanan pertanahan yang baik bukan hanya soal kecepatan proses administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum bagi masyarakat terkait kepemilikan lahan. Karena itu, ia meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus melakukan evaluasi dan pembenahan sistem pelayanan agar lebih profesional dan terbuka.
Menurut Markaca, keterbukaan informasi dalam proses pengurusan sertifikat tanah sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi pertanahan. Dengan pelayanan yang transparan, masyarakat akan lebih memahami alur pengurusan dokumen sehingga potensi kesalahan maupun penyalahgunaan prosedur dapat diminimalkan.
“Pelayanan yang transparan akan membuat masyarakat merasa lebih tenang karena mereka tahu prosesnya seperti apa, syaratnya apa saja, dan berapa lama waktu penyelesaiannya,” katanya.
Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah wilayah di Samarinda yang kerap menghadapi persoalan sengketa lahan maupun konflik administrasi pertanahan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa sistem yang berjalan saat ini masih membutuhkan banyak perbaikan.
Persoalan sengketa lahan, lanjut Markaca, sering kali muncul akibat dokumen kepemilikan yang tidak jelas, tumpang tindih data administrasi, hingga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya legalitas kepemilikan tanah.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan pertanahan, baik instansi pemerintah maupun aparat administrasi terkait, untuk meningkatkan profesionalisme dan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Semua pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk memperbaiki pelayanan pertanahan. Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang dan akhirnya merugikan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, DPRD Samarinda juga berharap adanya pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan administrasi pertanahan agar proses pengurusan menjadi lebih efektif dan mudah diakses masyarakat. Menurut Markaca, digitalisasi pelayanan dapat menjadi solusi untuk mengurangi praktik yang tidak sesuai aturan sekaligus mempercepat proses administrasi.
Dengan pelayanan yang lebih modern, terbuka, dan tertata, ia berharap masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih adil dalam kepemilikan lahan. Ia juga optimistis potensi konflik dan sengketa tanah di Samarinda dapat ditekan apabila sistem pelayanan pertanahan terus diperbaiki secara berkelanjutan.
“Tujuan akhirnya tentu agar masyarakat merasa aman dan memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki. Itu yang paling penting,” pungkasnya. (fon/adv)












