Larangan Motor bagi Pelajar, DPRD Minta Pemkot Siapkan Transportasi Sekolah

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar

Samarinda, klikmerdeka.com – Kebijakan larangan pelajar membawa sepeda motor ke sekolah dinilai harus dibarengi dengan penyediaan transportasi umum yang memadai. DPRD Kota Samarinda pun meminta Pemerintah Kota segera menghadirkan layanan bus sekolah agar aktivitas pelajar tetap berjalan lancar tanpa membebani orang tua.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan solusi konkret setelah diterapkannya aturan larangan penggunaan sepeda motor bagi pelajar di Kota Samarinda.

“Kalau memang ada larangan membawa motor ke sekolah, maka pemerintah juga harus menyiapkan solusi transportasi bagi para pelajar,” ujar Deni, Selasa (26/5/2026).

Diketahui, Dinas Perhubungan Kota Samarinda mulai memberlakukan larangan penggunaan sepeda motor bagi pelajar sejak April 2026. Kebijakan tersebut diterapkan karena banyak pelajar belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan dianggap rentan mengalami kecelakaan lalu lintas.

Menurut Deni, kebutuhan transportasi massal di Samarinda sudah semakin mendesak, terutama untuk menunjang aktivitas pelajar menuju sekolah. Ia menilai keberadaan bus sekolah dapat menjadi salah satu solusi dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib sekaligus meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kondisi jalan di Samarinda tidak seluruhnya dapat dilalui bus berukuran besar. Karena itu, diperlukan angkutan penghubung atau feeder yang mampu menjangkau kawasan permukiman dan jalan lingkungan.

“Ada ruas jalan kecil di Samarinda yang tidak memungkinkan dilalui bus. Maka bisa menggunakan feeder atau angkutan penghubung,” katanya.

Politikus Partai Gerindra itu juga mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Samarinda agar program bus sekolah dapat masuk dalam prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, pengadaan layanan transportasi tersebut tidak harus dilakukan melalui pembelian armada baru.

Ia menyebut pemerintah dapat menggunakan skema buy the service (BTS) atau subsidi layanan transportasi dengan memanfaatkan operator angkutan yang sudah tersedia.

“Kita tidak mesti membeli armada baru. Bisa juga menggunakan skema BTS tergantung konsep yang disiapkan pemerintah kota,” jelasnya.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Deni menyarankan agar program bus sekolah dijalankan secara bertahap dengan membuka satu hingga dua jalur utama terlebih dahulu. Langkah itu dinilai lebih realistis sebelum nantinya diperluas ke wilayah lain di Kota Samarinda.

“Kita bisa mulai satu sampai dua jalur dulu, tidak perlu langsung banyak,” ujarnya.

Selain bus sekolah, Deni juga meminta pemerintah mengoptimalkan kembali fungsi angkutan kota atau angkot sebagai transportasi pendukung bagi pelajar, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau bus.

“Angkot masih bisa dimanfaatkan sebagai penghubung, terutama di jalan-jalan kecil yang tidak bisa dilewati bus,” tutupnya. (fon/adv)