Negara Perluas Kekuasaan Dengan Mengesahkan UU Polri, PUSAKA Nyatakan Sikap Menolak 

Pengesahan UU POLRI di DPR RI

Samarinda, klikmerdeka.com – Di saat rakyat masih bergulat dengan konflik agraria dan kriminalisasi aktivis, negara justru memilih memperluas kewenangan kepolisian tanpa penguatan pengawasan. Pembahasan revisi UU Polri hanya berlangsung sekitar tiga pekan sejak ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 20 Mei 2026 hingga disahkan. Pusat Advokasi Kaltim (PUSAKA) menolak keras pengesahan ini dan menyatakannya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita keadilan sosial yang diamanatkan konstitusi.

Koordinator PUSAKA 10 Juni 2026, M. Taufik, menyebut pengesahan UU Polri ini bukan langkah maju reformasi melainkan kemunduran yang berbahaya.

“Institusi yang belum beres justru diberi lebih banyak kuasa. Masalah-masalah mendasar Polri seperti impunitas, kriminalisasi warga, dan rangkap jabatan tidak diselesaikan malah dilegalisasi. Ini bukan reformasi, ini pelarian dari tanggung jawab,” tegasnya.

PUSAKA menilai sebelum berbicara soal perluasan wewenang, negara harus terlebih dahulu menyelesaikan luka-luka yang belum sembuh akibat perilaku institusi kepolisian selama ini.

Catatan Akhir Tahun AMAN 2025 mencatat 135 kasus perampasan 3,8 juta hektar wilayah adat di 109 komunitas, dengan 162 warga masyarakat adat menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi.

Di Kalimantan, kondisi ini bahkan lebih mengkhawatirkan karena aparat kepolisian kerap menjadi aktor kriminalisasi warga dalam konflik agraria, bersama oknum yang membeking perusahaan dengan berbagai tuduhan seperti pencurian dan pengrusakan. Di atas fondasi yang belum diperbaiki inilah negara justru memilih menambah kewenangan polisi. Bagi PUSAKA, ini adalah sinyal yang sangat berbahaya.

Membongkar Lima Ancaman Nyata

DPR dan pemerintah gagal menyusun regulasi yang menjawab persoalan institusi kepolisian: kewenangan besar tanpa pengawasan kuat, penyalahgunaan wewenang, impunitas, dan praktik rangkap jabatan. PUSAKA mengidentifikasi lima ancaman nyata yang terkandung dalam UU Polri yang baru disahkan.

Ancaman pertama dan paling mendasar adalah hidupnya kembali praktik Dwifungsi dalam wajah baru. Polri aktif kini diperbolehkan menduduki jabatan struktural di kementerian atau lembaga negara tanpa harus mundur dari dinas kepolisian, dan aturan ini dinilai menghidupkan kembali roh Dwifungsi yang mencederai amanat Reformasi 1998. Langkah ini bahkan secara terang-terangan mengabaikan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang telah menghapus dasar hukum penugasan anggota Polri ke jabatan sipil tanpa pengunduran diri.

Ancaman kedua adalah kewenangan penyadapan tanpa mekanisme izin yang jelas dan proporsional. Indonesia belum memiliki UU Payung tentang Penyadapan, sehingga celah ini rawan disalahgunakan sebagai tindakan pencegahan terhadap kelompok masyarakat sipil. Bagi petani yang mengorganisir diri, aktivis yang mendokumentasikan pelanggaran korporasi, dan jurnalis yang meliput konflik lahan ancaman ini bersifat langsung dan nyata.

Ancaman ketiga adalah perpanjangan usia pensiun yang menyumbat pertanggungjawaban. Usia pensiun anggota kepolisian diperpanjang dari 58 menjadi 60 tahun, dan perwira tinggi bintang empat tidak lagi memiliki batas pensiun yang tegas selama masih dibutuhkan Presiden. Perwira yang selama ini belum dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM akan bertahan lebih lama, sementara regenerasi kepemimpinan Polri tersumbat.

Ancaman keempat adalah dikerdilkannya pengawasan eksternal. Revisi ini tidak memasukkan penguatan kewenangan Kompolnas sebagai lembaga pengawas kepolisian. Ketika pengawasan justru dilemahkan di tengah perluasan kewenangan, yang sedang dibangun bukan reformasi melainkan impunitas yang dilembagakan oleh undang-undang.

Ancaman kelima adalah proses legislasi yang menutup pintu partisipasi rakyat. Proses tersebut mengabaikan hak konstitusional masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna, dan naskah akademik maupun draf RUU tidak dapat diakses secara resmi oleh publik. Undang-undang yang lahir tanpa suara rakyat tidak memiliki legitimasi moral untuk mengatur kehidupan rakyat.

PUSAKA secara khusus menekankan bahwa ancaman UU Polri ini dirasakan langsung oleh warga Kalimantan Timur. Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi dalam Rakernas AMAN 2025 yang digelar di Kedang Ipil, Kalimantan Timur, menyebut satu dekade terakhir sebagai situasi buruk karena ribuan kasus kriminalisasi dan hilangnya 11,7 juta hektar wilayah adat.

Di tengah ekspansi IKN, pertambangan, dan perkebunan sawit yang terus menggerus ruang hidup masyarakat adat dan petani Kaltim, UU Polri yang baru menyediakan lebih banyak alat hukum untuk membungkam perjuangan rakyat.

Ketika polisi aktif bisa duduki jabatan sipil yang mengelola izin lahan, ketika penyadapan bisa dilakukan tanpa pengawasan independen, dan ketika ruang digital bisa diblokir atas nama keamanan maka rakyat Kaltim yang berjuang mempertahankan tanahnya akan semakin mudah dijepit dari segala arah.

Taufik juga menegaskan bahwa keadilan sosial tidak bisa dibangun di atas fondasi ketakutan.

“Negara yang adil berpihak pada yang lemah, bukan pada yang berkuasa. Selama ini rakyat sudah terlalu sering menjadi korban dari ketidakseimbangan kekuasaan antara negara, korporasi, dan komunitas. UU Polri ini memperparah ketidakseimbangan itu. PUSAKA tidak akan berhenti bersuara sampai keadilan itu benar-benar hadir untuk semua,” tegasnya.

PUSAKA mendesak Presiden RI untuk menunda pemberlakuan UU Polri dan membuka konsultasi publik yang sesungguhnya sebelum implementasi berjalan.

PUSAKA juga mendorong seluruh elemen masyarakat sipil untuk mendukung upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas pasal-pasal yang bertentangan dengan konstitusi, khususnya ketentuan jabatan sipil yang mengabaikan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Kepada DPR RI, PUSAKA menuntut agar segera memprioritaskan pengesahan RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, dan RUU Perlindungan Pembela HAM yang jauh lebih dibutuhkan rakyat.

Terakhir, PUSAKA mengajak seluruh warga, komunitas adat, petani, buruh, dan pembela hak di Kalimantan Timur untuk bersatu dalam pengawasan aktif terhadap setiap implementasi undang-undang ini di lapangan.

 

Siaran Pers ini diterbitkan oleh:

Pusat Advokasi Kaltim (PUSAKA) Koordinator: M. Taufik Email: Pusatadvokasikaltim@gmail.com Samarinda, Kalimantan Timur 10 Juni 2026