Samarinda, klikmerdeka.com – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mendesak PT Bukit Baiduri Energi (BBE) segera memberikan kepastian terkait hibah lahan pemakaman bagi masyarakat Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang. Pasalnya, permohonan yang telah diajukan sejak 2012 hingga kini belum terealisasi, meski telah beberapa kali difasilitasi pemerintah dan DPRD.
Ronal mengatakan, persoalan tersebut kembali menjadi perhatian setelah dirinya menerima aspirasi dari masyarakat Loa Bakung pada pertengahan 2025. Warga mengeluhkan belum adanya kejelasan atas rencana hibah lahan yang selama ini diharapkan dapat menjadi solusi kebutuhan pemakaman di wilayah tersebut.
Menurutnya, Pemerintah Kota Samarinda telah dua kali mengajukan permohonan resmi kepada PT BBE terkait hibah lahan pemakaman, yakni pada tahun 2012 dan kembali pada tahun 2026. Namun hingga saat ini masyarakat belum mendapatkan kepastian mengenai realisasi hibah tersebut.
“Ini bukan persoalan baru. Surat permohonan sudah pernah disampaikan oleh Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2012 dan kembali diajukan pada tahun 2026. Namun sampai hari ini masyarakat masih menunggu kejelasan,” ujar Ronal dalam konferensi pers, Selasa (17/6/2026).
Sebagai tindak lanjut dari aspirasi warga, Komisi I DPRD Samarinda telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak PT BBE pada 2025. Dalam pertemuan tersebut, DPRD meminta penjelasan mengenai progres hibah lahan yang telah lama diperjuangkan masyarakat.
Saat itu, perwakilan perusahaan menyampaikan bahwa usulan tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada manajemen pusat perusahaan yang berada di Jakarta. Namun setelah menunggu beberapa waktu, belum ada keputusan yang disampaikan kepada masyarakat maupun DPRD.
Karena itu, Komisi I DPRD Samarinda melakukan peninjauan lapangan ke lokasi yang direncanakan sebagai area pemakaman. Dari hasil kunjungan tersebut ditemukan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian sebelum proses hibah dapat direalisasikan.
Salah satunya terkait kondisi fisik lahan yang masih memerlukan pematangan. Beberapa bagian lokasi masih berupa area berlereng sehingga dinilai belum siap digunakan sebagai kawasan pemakaman.
Selain itu, terdapat perbedaan luasan lahan yang sebelumnya pernah dibahas. Jika dalam usulan awal disebutkan sekitar 10 hektare, lahan yang kemudian ditunjukkan kepada DPRD hanya sekitar 4 hektare.
Meski demikian, Ronal menegaskan masyarakat tidak mempermasalahkan berkurangnya luas lahan. Menurutnya, yang paling dibutuhkan warga saat ini adalah kepastian tersedianya lokasi pemakaman yang layak dan dapat digunakan dalam jangka panjang.
“Warga tidak menolak. Mereka memahami kondisi yang ada. Yang terpenting adalah adanya lahan pemakaman yang layak dan memiliki kepastian hukum sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya.
DPRD juga menemukan adanya indikasi bahwa status kepemilikan lahan yang ditawarkan masih perlu dipastikan kembali. Karena itu, pihak kecamatan dan kelurahan meminta agar proses verifikasi dilakukan secara menyeluruh guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
Ronald menegaskan Komisi I DPRD Samarinda akan terus mengawal proses tersebut hingga masyarakat memperoleh haknya. Ia berharap PT BBE dapat segera memberikan keputusan yang jelas dan menuntaskan persoalan yang telah berlangsung lebih dari satu dekade itu.
“Kami tidak ingin masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. Kebutuhan lahan pemakaman adalah kebutuhan dasar yang harus segera mendapatkan solusi. Karena itu kami meminta PT BBE segera memberikan kejelasan agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Samarinda akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan fasilitasi guna memastikan aspirasi masyarakat Loa Bakung dapat diwujudkan serta memperoleh perhatian serius dari seluruh pihak yang terlibat. (fon/adv)












