Samarinda, klikmerdeka.com – Anggota DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menyoroti operasional W Super Club yang hingga kini disebut belum mengantongi izin Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Ia menegaskan bahwa dokumen tersebut merupakan salah satu syarat prinsip dalam proses perizinan yang tidak boleh diabaikan.
Pernyataan itu disampaikan Ronal menyusul keterangan dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang menyebut proses penerbitan Andalalin untuk W Super Club masih belum selesai. Di sisi lain, tempat hiburan tersebut diketahui telah beroperasi.
“Kalau merujuk informasi dari Dinas Perhubungan, Andalalin W Super Club sampai saat ini masih belum terbit. Bahkan saya juga sudah meminta informasi langsung dan memang prosesnya belum selesai. Sementara aktivitas usaha sudah berjalan,” ujar Ronal, Selasa (17/6/2026).
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda itu menjelaskan bahwa dalam proses perizinan terdapat sejumlah persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi secara lengkap sebelum suatu usaha dapat beroperasi.
Menurutnya, Andalalin bukan sekadar dokumen pelengkap administrasi, melainkan instrumen penting untuk mengukur dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu kegiatan usaha terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
“Kalau ada satu syarat yang belum terpenuhi, apalagi syarat yang bersifat prinsip, maka tidak boleh dianggap sepele. Andalalin ini menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Ronal mengatakan dirinya mendukung investasi dan pertumbuhan dunia usaha di Kota Samarinda. Namun, seluruh investor harus tetap mematuhi aturan yang berlaku dan tidak mengabaikan tahapan perizinan yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia mengingatkan bahwa regulasi yang ada merupakan produk hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali. Karena itu, pemerintah melalui OPD teknis harus bertindak apabila ditemukan kegiatan usaha yang belum memenuhi persyaratan penting.
“Kalau memang izin tersebut belum terbit atau bahkan belum diurus sebagaimana mestinya, saya menyarankan agar operasionalnya dihentikan atau ditutup sementara sampai seluruh persyaratan terpenuhi. Ini untuk menjaga kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi pelaku usaha lain yang taat terhadap aturan,” tegas Ronal.
Menurutnya, pembiaran terhadap usaha yang belum melengkapi persyaratan dapat menimbulkan preseden buruk bagi pelaku usaha lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan anggapan bahwa aturan dapat diabaikan tanpa konsekuensi.
“Jangan sampai muncul anggapan bahwa aturan bisa dilanggar karena ada contoh yang dibiarkan. Kalau memang syaratnya belum lengkap dan itu menyangkut hal prinsip, maka harus ada tindakan tegas,” katanya.
Ronal menilai Andalalin termasuk salah satu persyaratan fundamental karena berkaitan langsung dengan potensi dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Kajian tersebut diperlukan untuk memastikan akses keluar masuk kendaraan, kapasitas jalan, fasilitas pendukung, hingga aspek keselamatan pengguna jalan telah diperhitungkan dengan baik.
“Kalau sewaktu-waktu terjadi kemacetan, gangguan lalu lintas, atau persoalan keselamatan akibat tidak adanya kajian yang memadai, tentu masyarakat yang akan merasakan dampaknya. Karena itu Andalalin tidak bisa dianggap sebagai syarat biasa,” ujarnya.
Selain menyoroti W Super Club, Ronal juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lebih proaktif melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang beroperasi di Samarinda. Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul laporan atau polemik di tengah masyarakat.
Ia menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami mendukung investasi, tetapi investasi juga harus berjalan sesuai aturan. Jangan sampai ada pelanggaran yang kemudian dibiarkan dan justru merugikan masyarakat maupun iklim usaha yang sehat di Kota Samarinda,” pungkasnya. (fon/adv)












