Bulan Bung Karno 2026, DPC PDI Perjuangan Samarinda Dorong Trisakti Jadi Landasan Pembangunan Kota

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda, Iswandi, saat memberikan sambutan Bulan Bung Karno 2026

Samarinda, klikmerdeka.com – Nilai-nilai Trisakti Bung Karno dinilai masih relevan untuk menjadi pijakan dalam merumuskan arah pembangunan Kota Samarinda. Karena itu, DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda mendorong agar prinsip berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dapat diimplementasikan secara lebih nyata dalam penyusunan kebijakan maupun pengalokasian anggaran daerah.

Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Memahami Trisakti Bung Karno dalam Pembangunan Kota Samarinda” yang digelar DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno 2026 di Kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Jalan AW Syahranie, Minggu (21/6/2026).

Diskusi yang menghadirkan akademisi, wartawan, dan anggota legislatif itu membahas implementasi ajaran Bung Karno dalam pembangunan daerah sekaligus menginventarisasi berbagai masukan yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan publik.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan Trisakti bukan hanya warisan pemikiran Bung Karno, tetapi juga konsep yang masih relevan menjawab tantangan pembangunan saat ini. Menurutnya, pembangunan akan lebih berpihak kepada rakyat apabila nilai-nilai Trisakti dijadikan salah satu parameter dalam penyusunan program dan anggaran.

“Trisakti Bung Karno ini memiliki banyak manfaat untuk rakyat. Namun selama ini belum banyak dimasukkan sebagai parameter dalam penyusunan anggaran maupun kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Ia menilai esensi Trisakti sejatinya mengarahkan seluruh kebijakan pemerintah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, penerapan konsep tersebut tidak cukup hanya menjadi jargon politik, tetapi harus diwujudkan dalam program yang menyentuh kebutuhan rakyat.

“Sebenarnya, jika ajaran Trisakti diimplementasikan dengan benar, orientasinya pasti sebesar-besarnya untuk rakyat. Masalahnya, selama ini parameter ini sering tidak dimasukkan dalam penyusunan anggaran maupun kebijakan pembangunan,” katanya.

Dari hasil diskusi yang berlangsung, peserta menemukan sejumlah aspek pembangunan daerah yang telah sejalan dengan semangat Trisakti. Namun, masih terdapat ruang perbaikan agar kebijakan pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Iswandi menjelaskan seluruh hasil pembahasan akan dirumuskan menjadi sejumlah rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah.

“Sudah kami simpulkan hasil diskusinya. Nanti akan kami rumuskan lebih lanjut. Secara umum sudah ada beberapa poin yang akan menjadi masukan bagi pemerintah kabupaten dan kota,” jelasnya.

Menurutnya, forum diskusi tersebut merupakan bagian dari kontribusi pemikiran yang ingin diberikan PDI Perjuangan kepada pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Apa yang kita bicarakan hari ini akan dirumuskan menjadi poin-poin masukan. Kami ingin memberikan nilai tambah bagi kebijakan pemerintah kota ke depan,” tambahnya.

Selain membahas konsep Trisakti, diskusi tersebut juga menyoroti berbagai dinamika pembangunan yang terjadi di Kota Samarinda. Iswandi menilai pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah menunjukkan kemajuan di berbagai sektor. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang terealisasi, melainkan juga dari tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan.

Menurutnya, pembangunan yang lahir dari kebutuhan dan aspirasi warga cenderung tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Sebaliknya, kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan masyarakat berpotensi menimbulkan perdebatan di tengah publik.

“Kalau pembangunan itu berdasarkan keinginan rakyat, biasanya tidak menjadi polemik. Tetapi kalau hanya mengatasnamakan rakyat, perdebatannya bisa panjang,” tegasnya.

Ia menambahkan, salah satu indikator kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat adalah minimnya gejolak sosial yang muncul setelah kebijakan tersebut diterapkan.

“Kalau kebijakan lahir dari keinginan rakyat, tidak akan ada polemik. Tapi, jika hanya mengatasnamakan rakyat, tentu itu menjadi debatable,” pungkasnya.

Melalui momentum Bulan Bung Karno 2026, DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda berharap nilai-nilai Trisakti dapat menjadi salah satu referensi dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu memperkuat kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (red)