Daerah  

Disdikbud Kaltim Tolak Buka Data Pengadaan Smart Board, Dugaan Mark-up Semakin Jelas

Perwakilan massa aksi dan pihak Disdikbud Kaltim, Kepala Bidang SMK Disdikbud Kaltim, Surasa

Samarinda, klikmerdeka.com – Massa aksi yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai belum transparan terkait program pengadaan Smart Board. Dalam aksi tersebut, peserta demonstrasi mendesak Disdikbud Kaltim membuka seluruh informasi mengenai anggaran dan mekanisme pengadaan perangkat teknologi pendidikan tersebut kepada publik.

Tuntutan itu disampaikan karena program Smart Board menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari dana masyarakat. Massa aksi menilai keterbukaan informasi menjadi hal yang wajib dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dalam dialog yang berlangsung antara perwakilan massa aksi dan pihak Disdikbud Kaltim, Kepala Bidang SMK Disdikbud Kaltim, Surasa, menyampaikan bahwa informasi terkait anggaran pengadaan Smart Board belum dapat dipublikasikan secara rinci. Menurutnya, penyampaian informasi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut justru memicu kritik dari peserta aksi. Mereka menilai alasan tersebut tidak sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik yang selama ini menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami mempertanyakan mengapa program yang dibiayai oleh uang rakyat tidak dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat. Jika seluruh proses pengadaan telah dilakukan sesuai aturan, seharusnya tidak ada alasan untuk menutup informasi tersebut,” ujar salah satu perwakilan massa aksi, Senin (22/6/2026).

Menurut mereka, transparansi anggaran merupakan hak publik yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara pemerintahan. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya berbagai spekulasi terkait penggunaan anggaran daerah.

Hingga dialog berakhir, massa aksi menyebut belum memperoleh rincian informasi yang diminta terkait nilai anggaran maupun mekanisme pengadaan Smart Board. Kondisi tersebut membuat peserta aksi semakin mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program tersebut.

Sebagai tindak lanjut, massa aksi memberikan ultimatum selama 2×24 jam kepada Disdikbud Kalimantan Timur untuk menyampaikan klarifikasi resmi sekaligus membuka informasi yang diminta kepada publik. Mereka menegaskan bahwa batas waktu tersebut merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat.

“Ketika pemerintah menolak membuka informasi yang menjadi hak publik, maka yang lahir bukanlah kepercayaan, melainkan kecurigaan,” demikian pernyataan yang disampaikan saat menutup aksi. (red)