Samarinda, klikmerdeka.com – Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengkritik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilainya semakin menyulitkan masyarakat. Ia menilai berbagai regulasi yang dibuat pemerintah pusat justru memunculkan persoalan baru setiap tahun, sementara pemerintah daerah dan DPRD menjadi pihak yang harus menghadapi langsung keluhan warga.
Menurut Anhar, hampir setiap hari masyarakat datang mengadukan berbagai persoalan terkait SPMB, mulai dari jalur domisili, jalur prestasi hingga jalur afirmasi. Ia menilai sistem yang terus berubah belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan justru menambah kebingungan bagi orang tua siswa, Kamis (25/6/2026).
“Kasihan daerah yang jadi korban. Aturannya dari pusat, sistemnya dari pusat, regulasinya juga dari pusat. Tapi yang menghadapi protes masyarakat setiap hari itu pemerintah daerah dan DPRD. Bukannya menyelesaikan masalah, malah semakin banyak protes,” ujar Anhar.
Ia mencontohkan kasus seorang warga yang telah tinggal di Samarinda selama enam tahun namun mengalami kendala saat mendaftarkan anaknya melalui jalur domisili karena baru mengurus Kartu Keluarga dalam satu tahun terakhir. Akibatnya, anak tersebut kesulitan memperoleh sekolah yang berada dekat dengan tempat tinggalnya.
Menurut Anhar, pemerintah seharusnya fokus memenuhi kewajiban konstitusional dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi seluruh warga. Jika jumlah sekolah, ruang kelas maupun guru masih kurang, maka pemerintah harus menambah kebutuhan tersebut, bukan justru memperumit akses pendidikan melalui berbagai aturan.
“Kalau sekolah kurang, bangun sekolah. Kalau ruang kelas kurang, tambah ruang kelas. Kalau guru kurang, tambah gurunya. Jangan masyarakat yang dipersulit oleh sistem,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti masih adanya wilayah yang menjadi titik kosong atau blank spot pendidikan di Samarinda, seperti kawasan perbatasan Handil Bakti, Simpang Pasir, Bukuan dan Rawa Makmur. Menurutnya, pemerintah perlu membangun sekolah baru di kawasan tersebut agar anak-anak tidak harus bersekolah jauh dari tempat tinggal mereka.
Ia menilai persoalan SPMB yang terus berulang setiap tahun tidak akan selesai jika pemerintah hanya fokus pada perubahan sistem tanpa diimbangi pemerataan sarana pendidikan. Anhar juga mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendasar sekolah.
“Kita selalu ribut soal SPMB setiap tahun. Padahal solusinya sederhana, kalau sekolah kurang ya bangun sekolah, kalau ruang kelas kurang ya tambah ruang kelas. Jangan sampai masih ada sekolah yang bocor, kekurangan guru, kekurangan ruang belajar, sementara masalah penerimaan siswa terus terjadi setiap tahun,” pungkasnya. (fon/adv)












