Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Masyarakat, DPRD Samarinda Dorong Langkah Cepat Pemkot

Antrian BBM di Pom Bensin, Jl. Kesuma Bangsa, Kota Samarinda (ist)

Samarinda, klikmerdeka.com– Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dikhawatirkan berdampak terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar kenaikan biaya distribusi tidak berujung pada lonjakan harga kebutuhan pokok dan menekan daya beli masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai kenaikan BBM hampir selalu diikuti meningkatnya ongkos transportasi yang akhirnya berimbas pada harga barang di pasar. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini agar dampaknya tidak semakin meluas.

“Pengendalian inflasi membutuhkan kerja bersama. Semua pihak yang tergabung dalam TPID harus aktif mencari solusi agar dampak kenaikan BBM tidak semakin dirasakan masyarakat,” kata Iswandi, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan pemerintah harus segera memetakan komoditas yang paling terdampak sehingga kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran. Cabai, ikan, dan minyak goreng disebut sebagai komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga lebih cepat karena sangat dipengaruhi oleh biaya distribusi.

Menurut Iswandi, pemantauan harga di pasar tradisional maupun modern harus dilakukan secara berkala agar pemerintah memiliki data yang akurat dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan dapat disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Ia juga meminta Pemkot Samarinda memaksimalkan berbagai program yang telah tersedia dalam APBD, mulai dari operasi pasar, penguatan ketahanan pangan, hingga bantuan distribusi bagi wilayah yang mengalami kenaikan harga signifikan.

“Langkah cepat pemerintah sangat menentukan keberhasilan menjaga stabilitas harga di tengah perubahan kondisi ekonomi. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak karena keterlambatan mengambil kebijakan,” tegasnya.

DPRD berharap koordinasi antara Pemerintah Kota Samarinda, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Bulog, dan instansi terkait terus diperkuat sehingga gejolak harga kebutuhan pokok dapat dikendalikan, inflasi tetap terjaga, serta daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan akibat kenaikan harga BBM. (fon/adv)