Samarinda, klikmerdeka.com – Sekertaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menyoroti berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Kota Samarinda. Ia menilai banyaknya keluhan masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan SPMB masih menyisakan berbagai persoalan yang harus segera dibenahi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kota Samarinda.
Ronal mengaku menerima banyak laporan secara langsung dari masyarakat terkait kesulitan mengakses sistem hingga persoalan pada sejumlah jalur penerimaan. Bahkan, menurutnya, keluhan tersebut juga ramai disampaikan melalui media sosial maupun berbagai kelompok masyarakat.
“Saya pertama-tama memohon maaf sebesar-besarnya kepada warga Kota Samarinda. Sebagai wakil rakyat, saya menerima banyak sekali laporan terkait pelaksanaan SPMB tahun ini. Ini menjadi perhatian serius karena sebelumnya saya sudah mengingatkan agar Dinas Pendidikan benar-benar mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat merugikan calon peserta didik maupun orang tua,” ujarnya, Selasa (30/6/2026).
Ia menilai persoalan terjadi hampir di seluruh jalur penerimaan, mulai dari jalur prestasi, afirmasi hingga domisili.
Pada jalur prestasi, Ronal mempertanyakan kejelasan mekanisme penilaian yang digunakan dalam proses seleksi. Menurutnya, hingga kini masyarakat masih belum memperoleh penjelasan yang utuh mengenai indikator penilaian yang diterapkan.
“Apakah penilaiannya menggunakan nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA), atau akumulasi nilai empat semester terakhir. Hal-hal seperti ini harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan maupun rasa ketidakadilan bagi peserta didik yang telah berjuang meraih prestasi,” katanya.
Menurutnya, ketidakjelasan sistem penilaian tersebut membuat banyak siswa berprestasi merasa kecewa karena usaha mereka belum tentu mendapatkan apresiasi melalui jalur prestasi.
Selain itu, Ronal juga menyoroti jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu. Berdasarkan informasi yang ia peroleh saat berkoordinasi dengan bidang penerimaan peserta didik tingkat SMP, kuota jalur afirmasi hingga menjelang penutupan pendaftaran baru terisi sekitar 65 persen.
Kondisi tersebut dinilainya sebagai indikasi adanya persoalan komunikasi maupun sosialisasi kepada masyarakat.
“Jalur afirmasi merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Kalau kuotanya belum terisi maksimal, pemerintah harus mengevaluasi penyebabnya. Jangan sampai masyarakat yang memang berhak justru tidak mengetahui atau tidak mampu mengakses jalur tersebut,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah menjelaskan bagaimana pemanfaatan sisa kuota afirmasi agar benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi syarat sesuai ketentuan.
Pria yang juga merupakan politisi fraksi PDI-Perjuangan tersebut juga menyoroti penggunaan sistem desil sebagai syarat jalur afirmasi. Menurutnya, mekanisme tersebut perlu dikaji kembali apabila belum sepenuhnya mampu menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah jalur domisili. Ronal mengaku menerima sejumlah laporan mengenai dugaan permainan titik koordinat maupun perpindahan domisili demi memperoleh akses ke sekolah tertentu.
Meski demikian, ia meminta masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Ia mendorong Dinas Pendidikan segera memberikan klarifikasi secara terbuka apabila dugaan tersebut memang tidak benar.
“Kalau memang tidak ada permainan koordinat ataupun manipulasi domisili, pemerintah harus segera menjelaskan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan. Transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga menilai masih terdapat sejumlah wilayah di Kota Samarinda yang secara geografis dekat dengan sekolah, namun karena tingginya persaingan kuota, banyak calon peserta didik tetap tidak dapat diterima melalui jalur domisili.
Menurut Ronal, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan akses pendidikan yang perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam pemerataan fasilitas pendidikan.
Ia berharap seluruh persoalan yang muncul selama pelaksanaan SPMB 2026 dapat menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah Kota Samarinda, khususnya Dinas Pendidikan, sehingga pelaksanaan penerimaan murid baru pada tahun-tahun mendatang dapat berlangsung lebih transparan, adil, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. (fon/adv)












