Keluhan SPMB Bermunculan, DPRD Desak Tim Pengawas Bergerak Cepat

Sekertaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Sthephen Lonteng (ist)

Samarinda, klikmerdeka.com– Anggota DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, meminta Tim Pengawas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Samarinda segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait berbagai laporan dan keluhan masyarakat selama proses penerimaan siswa baru. Menurutnya, keberadaan tim yang dibentuk melalui keputusan Wali Kota harus mampu menjawab keraguan masyarakat dengan sikap yang transparan dan akuntabel.

Pria yang juga merupakan Sekertaris Komisi I DPRD Kota Samarinda menjelaskan, Tim Pengawas SPMB dibentuk oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk mengawal pelaksanaan penerimaan murid baru agar berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Tim tersebut melibatkan berbagai unsur strategis, mulai dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai pengarah, Kapolresta Samarinda, Kepala Kejaksaan Negeri, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, hingga sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, komposisi tim yang diisi oleh berbagai unsur pemerintah dan aparat penegak hukum menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan proses SPMB berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Selain itu, pelaksanaan tugas tim juga didukung anggaran daerah sehingga tanggung jawab yang diemban harus dijalankan secara maksimal.

“Tim ini dibentuk secara resmi oleh pemerintah dan didukung anggaran daerah, maka amanah yang diberikan harus benar-benar dijalankan secara profesional. Tugas utama mereka adalah mengawasi agar pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi kelalaian maupun penyimpangan,” ujarnya.

Ronal mengungkapkan, beberapa waktu lalu masyarakat telah menyampaikan berbagai laporan kepada Tim Pengawas SPMB. Namun hingga kini, menurutnya, publik masih menunggu kepastian mengenai tindak lanjut maupun hasil pemeriksaan atas laporan tersebut.

Ia menegaskan, tim pengawas harus segera memberikan klarifikasi agar tidak memunculkan spekulasi maupun multitafsir di tengah masyarakat, terlebih menjelang pengumuman hasil seleksi SD dan SMP negeri.

“Kalau memang tidak ditemukan pelanggaran atau kecurangan, sampaikan apa adanya kepada masyarakat. Sebaliknya, apabila memang ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan, itu juga harus disampaikan secara terbuka beserta langkah penyelesaiannya. Jangan sampai harapan masyarakat justru terlukai karena tidak adanya kepastian,” tegasnya.

Selain meminta transparansi, Ronal juga berharap Tim Pengawas tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi turut memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan SPMB ke depan.

Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan karena masih ditemukan persoalan seperti minimnya sosialisasi mengenai persyaratan penerimaan hingga keterbatasan daya tampung sekolah negeri di sejumlah wilayah yang menyebabkan banyak calon peserta didik belum memperoleh sekolah.

“Harapan kami, tim pengawas mampu memberikan masukan yang objektif kepada pemerintah berdasarkan kondisi di lapangan. Evaluasi itu penting agar sistem penerimaan murid baru ke depan lebih tertata, lebih adil, dan tidak lagi menimbulkan polemik setiap tahun,” pungkas Ronal. (fon/adv)