Samarinda, klikmerdeka.com – DPRD Kota Samarinda menargetkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepemudaan dapat disahkan pada tahun 2026. Regulasi tersebut diproyeksikan menjadi landasan hukum dalam memperkuat pemberdayaan, perlindungan, dan pengembangan generasi muda di Kota Tepian.
Pembahasan awal dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Samarinda. Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan regulasi tersebut akan mengatur peran pemerintah, masyarakat, hingga berbagai bentuk dukungan terhadap aktivitas kepemudaan.
“Bicara soal pengembangan dan pemberdayaan pemuda adalah tanggung jawab pemerintah dan juga masyarakat untuk mendukung upaya-upaya pemberdayaan dan pengembangan anak-anak muda di Kota Samarinda,” ujar Rohim, saat temui oleh awak media, Kamis (2/7/2026).
Ia menyebut perda itu tidak hanya mengatur program pembinaan, tetapi juga mencakup perlindungan hukum, fasilitas pengembangan kapasitas, pusat kegiatan kepemudaan, hingga dukungan pembiayaan.
“Ini semua tadi kita coba diskusikan agar nanti ketika perda ini sudah terbit, benar-benar perda ini bisa menjadi senjata buat anak muda untuk bisa berkembang lebih baik,” katanya.
Menurut Abdul Rohim, pembahasan perda dilakukan sebagai tindak lanjut atas regulasi yang lebih tinggi.
“Provinsi juga sudah ada perdanya. Nah, sehingga Pemerintah Kota berinisiatif untuk segera membahas ini,” ucapnya.
Ia optimistis pembahasan dapat diselesaikan tahun ini meski sebelumnya sempat mengalami penundaan.
“Ini benar-benar kita butuhkan untuk menjamin proses pemberdayaan dan pengembangan anak muda,” tegasnya.
Dalam proses penyusunan, DPRD turut mengakomodasi perubahan regulasi nasional maupun daerah, sekaligus mempelajari implementasi perda kepemudaan dari berbagai daerah sebagai bahan penyempurnaan.
“Seluruh regulasi existing yang sudah ada saat ini, yang sudah mengalami perubahan itulah yang kita akomodir di perda ini,” katanya.
Abdul Rohim menambahkan pembahasan masih akan berlanjut dan DPRD membuka ruang bagi organisasi kepemudaan, akademisi, serta masyarakat untuk memberikan masukan.
“Masih akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan kita tentu saja memberikan ruang kepada masyarakat, organisasi, perguruan tinggi, untuk bisa memberikan input masukan untuk penyempurnaan perda kepemudaan ini,” tutupnya. (fon/adv)












