Samarinda, klikmerdeka.com – Komisi I DPRD Kalimantan Timur mendorong penguatan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim guna menghadapi berbagai tantangan penyiaran di era digital. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPID Kaltim dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kaltim, Senin (13/7/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, didampingi anggota Komisi I, yakni Yusuf Mustafa, Baharuddin Demmu, dan Safuad, serta tenaga ahli Komisi I. Hadir pula Kepala Diskominfo Kaltim Ririn Sari Dewi beserta jajaran, sementara KPID Kaltim dipimpin Ketua Awang Jumri bersama para komisioner.
Dalam forum tersebut, KPID Kaltim memaparkan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi dunia penyiaran di Kalimantan Timur. Beberapa di antaranya ialah perubahan ekosistem penyiaran akibat digitalisasi, melemahnya daya saing media lokal, keterbatasan sarana dan prasarana, serta perlunya penguatan kelembagaan agar fungsi pengawasan penyiaran tetap berjalan optimal.
Selain itu, KPID juga menyampaikan perkembangan perizinan lembaga penyiaran di Kalimantan Timur. Masih terdapat sejumlah lembaga penyiaran yang masa berlaku Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)-nya telah berakhir sehingga memerlukan perhatian bersama agar layanan penyiaran kepada masyarakat tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menanggapi paparan tersebut, Komisi I DPRD Kaltim menilai dukungan anggaran bagi KPID dan Diskominfo perlu diperkuat. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas pengawasan isi siaran, mempercepat transformasi digital, serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Di sisi lain, Komisi I meminta KPID Kaltim menyusun usulan anggaran yang realistis, terukur, dan berbasis skala prioritas sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.
Dalam kesempatan yang sama, Diskominfo Kaltim menjelaskan bahwa pelaksanaan program kerja tahun ini masih difokuskan pada kegiatan strategis. Sejumlah program lainnya belum dapat dijalankan secara maksimal akibat keterbatasan anggaran, termasuk belum tersedianya alokasi kerja sama dengan media daring pada tahun berjalan.
Menutup rapat, Komisi I DPRD Kaltim menegaskan pentingnya perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap penguatan kelembagaan KPID. Dukungan tersebut meliputi penyediaan kantor yang representatif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan penyiaran, hingga pemenuhan kebutuhan operasional lembaga.
Komisi I juga mendorong sinergi yang lebih erat antara DPRD, Diskominfo, dan KPID Kaltim dalam memperkuat regulasi, membina media lokal, serta membangun ekosistem penyiaran yang sehat dan berkualitas sebagai bagian dari persiapan Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). (red)












