KUA-PPAS 2027 Disepakati, Pemkot dan DPRD Samarinda Fokus Jaga Pelayanan Dasar

Anggota DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo (ist)

Samarinda, klikmerdeka.com – Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Agenda tersebut berlangsung di Kantor DPRD Kota Samarinda, Jumat (14/8/2026).

Penandatanganan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan anggaran serta program prioritas pembangunan tahun mendatang.

Anggota DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, mengatakan pembahasan KUA-PPAS 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Salah satu perhatian utama ialah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disepakati berada di kisaran Rp1,3 triliun.

Sebelumnya, DPRD sempat mendorong agar target PAD dapat mencapai Rp1,5 triliun. Namun, setelah melihat berbagai asumsi dan kemampuan pemerintah kota, angka Rp1,3 triliun dinilai lebih realistis.

“PAD kita masih ngejar di 1,5. Namun, pemerintah kota percaya diri dengan 1,3 kayaknya,” ujar Arie.

Sementara itu, proyeksi APBD Kota Samarinda untuk 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp3,3 triliun. Menurut Arie, angka tersebut telah mempertimbangkan kondisi efisiensi anggaran yang masih berlangsung.

“Harapan kita di 2027 itu 3,3 triliun,” katanya.

Arie menegaskan kondisi anggaran tersebut membuat pemerintah dan DPRD harus lebih selektif dalam menentukan program. Tahun 2027 diperkirakan tidak akan diisi dengan proyek pembangunan berskala besar.

“Yang pasti nggak ada proyek besar. Kita bertahan lah. Yang penting yang pokok-pokok serta mandatory, itu dulu yang dijalankan,” jelasnya.

Ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, serta pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran. Sementara efisiensi akan lebih diarahkan pada kegiatan yang dinilai tidak terlalu berkaitan dengan pelayanan publik.

“Mandatorinya wajib, kita pun di DPRD jagain,” tegas Arie.

Selain menjaga program wajib, pemerintah daerah juga akan menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang telah berjalan. Arie menyebut beberapa proyek besar yang sebelumnya telah dikerjakan kini memasuki tahap penyelesaian.

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027, pembahasan anggaran selanjutnya akan menjadi bagian dari proses penyusunan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027. (fon/. Adv)