Aris Mulyanata: Penimbunan BBM di Samarinda Sudah Diatur, Tinggal Penertiban

Ilustrasi Penimbunan BBM (ist)

Samarinda, klikmerdeka.com – Maraknya dugaan aktivitas penimbunan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Samarinda mendapat perhatian dari Anggota DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata. Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat pengawasan serius dari pemerintah bersama instansi terkait agar tidak menimbulkan keresahan maupun mengganggu distribusi BBM kepada masyarakat.

Aris mengatakan, Pemerintah Kota Samarinda sebenarnya telah memiliki aturan yang menjadi dasar dalam mengatur aktivitas penimbunan BBM. Salah satunya melalui Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 500.2.1/184/HK-KS/IV/2024 yang ditetapkan pada 30 April 2024.

“Sebenarnya di kota Kota Samarinda sudah ada aturan yang mengatur terkait dengan penimbunan BBM,” ujar Aris, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, aturan tersebut seharusnya dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas yang berkaitan dengan penyimpanan maupun penimbunan BBM secara tidak semestinya.

Namun demikian, Aris mengingatkan agar proses penertiban dilakukan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu siapa saja yang terlibat dalam aktivitas tersebut sehingga langkah yang diambil tidak dilakukan secara sembarangan.

“Sebetulnya kita untuk menertibkan penimbunan ini masih belum tau, apakah ini perseorangan atau ini pengepul. Kita tidak bisa berasumsi,” tegasnya.

Ia menilai, diperlukan pendataan dan pemeriksaan secara menyeluruh untuk mengetahui pola aktivitas penimbunan BBM di Samarinda. Pemeriksaan tersebut juga penting untuk membedakan antara masyarakat yang menyimpan BBM untuk kebutuhan tertentu dengan pihak yang diduga melakukan penimbunan dalam jumlah besar untuk kepentingan tertentu.

Aris mendorong pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan instansi teknis untuk meningkatkan pengawasan di sejumlah titik yang berpotensi menjadi lokasi penimbunan. Pengawasan juga dinilai perlu dilakukan terhadap rantai distribusi BBM agar penyaluran dapat berjalan sesuai ketentuan.

Ia berharap penanganan persoalan tersebut dilakukan secara tegas, tetapi tetap berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku.

“Yang penting kita lihat dulu datanya, siapa yang melakukan dan bagaimana aktivitasnya. Jangan sampai kita mengambil kesimpulan tanpa mengetahui kondisi sebenarnya,” pungkasnya.

Dengan adanya aturan yang telah ditetapkan, Aris berharap pemerintah dapat mengoptimalkan penerapannya sehingga dugaan penimbunan BBM dapat diminimalisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap BBM tetap terpenuhi. (fon/adv)