Samarinda, klikmerdeka.com – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menyoroti persoalan sengketa lahan yang masih terjadi di Kota Samarinda. Ia mengingatkan masyarakat agar memastikan kepemilikan tanah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mencegah munculnya persoalan di kemudian hari.
Menurut Ronal, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan masyarakat adalah memastikan tanah yang dimiliki telah memiliki sertifikat. Dokumen tersebut dinilai menjadi salah satu dasar penting dalam memperkuat legalitas kepemilikan tanah.
“Harapannya tanah itu harus punya alas hak yang kuat, alas hak yang kuat berbentuk sertifikat. Saya juga menyarankan kepada semua pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat harus segera bersertifikat,” ucap Ronal, Selasa (18/8/2026)
Selain sertifikat, Ronal juga mengingatkan pemilik tanah untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Menurutnya, kepemilikan sertifikat perlu didukung dengan administrasi dan kewajiban perpajakan yang jelas agar status kepemilikan semakin kuat.
“Sertifikat juga harus didukung dengan pembayaran pajak,” katanya.
Terkait persoalan sengketa lahan yang berpotensi menimbulkan konflik, Ronal berharap penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur mediasi dan kekeluargaan. Ia meminta masyarakat tidak mudah terpancing apabila informasi mengenai suatu sengketa belum diketahui secara menyeluruh.
Ia juga mengimbau seluruh warga untuk menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam persoalan pertanahan.
Ronal mengungkapkan, Komisi I DPRD Samarinda sebelumnya juga telah melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait persoalan pertanahan. Komisi I sebagai mitra kerja bidang pertanahan bahkan pernah memfasilitasi pertemuan antara BPN dengan sejumlah perusahaan.
“Beberapa waktu yang lalu BPN melakukan komunikasi dengan DPRD. Kami memfasilitasi pertemuan dengan beberapa perusahaan,” jelasnya.
Menurut Ronal, koordinasi dan pengecekan lapangan perlu dilakukan sejak awal untuk mencegah persoalan pertanahan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Ia menilai keterbukaan antara masyarakat, pemerintah, BPN, maupun pihak swasta menjadi penting dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kalau hari ini kita tidak mulai, tentunya akan menjadi persoalan. Pengecekan lapangan dan koordinasi harus dilakukan agar sengketa lahan tidak sampai menimbulkan konflik,” pungkasnya. (fon/Adv)












