Perkuat Penanggulangan Bencana, DPRD Samarinda Dorong Regulasi yang Lebih Jelas

Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim (ist)

Samarinda, klikmerdeka.com – DPRD Kota Samarinda terus melanjutkan pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana. Perubahan regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya mitigasi, penanganan, hingga perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.

Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pembahasan revisi perda dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

“Pembahasan perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2017 terus kami lanjutkan. Kami juga melibatkan BPBD, Damkar, PUPR, Perkim dan OPD lainnya untuk memberikan masukan sesuai tugas masing-masing,” ucapnya, Rabu (19/8/2026).

Menurut Rohim, keterlibatan berbagai OPD menjadi penting agar regulasi yang dihasilkan dapat menjawab persoalan penanggulangan bencana secara menyeluruh. Setiap instansi diharapkan memberikan pandangan sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing.

Selain itu, revisi perda juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi ketika bencana terjadi. DPRD mendorong optimalisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari OPD, aparat keamanan hingga masyarakat.

Rohim menjelaskan, penguatan koordinasi diperlukan agar penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan terarah, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Ia juga mencontohkan salah satu kawasan di Samarinda Seberang yang dinilai rawan terhadap bencana. Menurutnya, apabila suatu wilayah terus menghadapi risiko yang membahayakan keselamatan warga, maka perlu dipertimbangkan langkah penanganan jangka panjang.

“Dalam kondisi seperti itu, solusi yang lebih aman adalah memindahkan warga ke lokasi yang tidak memiliki risiko serupa,” tegasnya.

Namun, langkah relokasi tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas serta disertai tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak.

“Kita juga harus memiliki dasar yang jelas agar pemerintah bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak,” pungkasnya. (fon/ Adv)