Samarinda, klikmerdeka.com – Konferensi pers Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) belum menutup polemik pengadaan alat kesehatan (alkes) bernilai miliaran rupiah.
Data pengadaan memang mulai dibuka ke publik. Namun, pertanyaan paling krusial justru belum selesai: apakah harga yang dibayarkan benar-benar wajar?
Pertanyaan itu dilontarkan Koalisi Pemuda Anti Korupsi Kaltim (KPAK-KT) setelah Dinkes Kaltim membeberkan sejumlah data pengadaan dalam konferensi pers, Kamis (27/8).
Sebelumnya, massa KPAK-KT telah dua kali menggelar aksi demonstrasi menyoroti dugaan ketidakwajaran dalam pengadaan alkes di lingkungan Dinkes Kaltim.
Dalam konferensi pers tersebut, Dinkes Kaltim membuka sejumlah data pengadaan. Di antaranya Liquid Chromatography-High Resolution Mass Spectrometry (LC-HRMS), Urine Analyzer, Oil Analyzer, PACS System, hingga Chemiluminescence Analyzer.
Dinkes juga menyampaikan sejumlah pengadaan terealisasi di bawah pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Namun, bagi KPAK-KT, angka realisasi di bawah pagu belum cukup untuk menyimpulkan sebuah pengadaan telah berjalan secara wajar.
Koordinator Lapangan KPAK-KT Syaifuddin menliai persoalan yang disoroti bukan semata-mata apakah anggaran terserap seluruhnya atau justru menyisakan efisiensi. Yang perlu dibuktikan adalah dasar penetapan harga barang sebelum pengadaan dilakukan.
“Kami mengapresiasi Dinkes Kaltim sudah membuka data. Tetapi bagi kami, membuka dokumen adalah awal, bukan akhir. Yang harus dijawab sekarang adalah apakah harga yang dibayarkan benar-benar wajar dan apa dasar pembuktiannya,” tegas Syaifuddin.
Menurut dia, besarnya efisiensi terhadap pagu tidak otomatis membuktikan bahwa harga pengadaan sudah sesuai harga pasar. Logikanya sederhana. Sebuah alat dibeli di bawah pagu anggaran bukan berarti otomatis dibeli dengan harga paling wajar.
Masih ada sejumlah variabel yang harus diuji. Mulai spesifikasi teknis, merek atau tipe barang, kualitas, harga pembanding, hingga metode penentuan harga.
“Kalau pagunya Rp18 miliar kemudian dibeli di bawah pagu, pertanyaannya tetap harus dijawab: bagaimana menentukan harga tersebut wajar? Apa pembandingnya? Bagaimana spesifikasinya? Dan apakah harga barang dengan spesifikasi setara di pasaran?” ujarnya.
Karena itu, KPAK-KT tidak ingin tudingan dugaan mark-up berhenti sebagai asumsi. Mereka meminta dugaan tersebut diuji menggunakan data dan dokumen.
“Kami sedang mempertanyakan dugaan ketidakwajaran dan meminta agar dugaan tersebut diuji secara objektif. Kalau data membuktikan harga memang wajar, kami apresiasi,” katanya.
Sebaliknya, apabila pemeriksaan menemukan adanya perbedaan harga yang signifikan dan tidak dapat dijelaskan secara rasional, KPAK-KT menilai temuan tersebut patut ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.
Bagi KPAK-KT, konferensi pers Dinkes Kaltim bukan garis akhir. Justru dari data yang dibuka, mereka mengaku akan memulai penelusuran lebih jauh.
“Jangan meminta publik berhenti bertanya hanya karena konferensi pers sudah dilakukan,” tegas Syaifuddin.
KPAK-KT kini menyatakan akan mempelajari data yang disampaikan Dinkes Kaltim. Data tersebut akan dibandingkan dengan spesifikasi barang serta informasi harga yang tersedia.
Tak berhenti di pengadaan terbaru, KPAK-KT juga berencana menelusuri dokumen pengadaan alat kesehatan sejak 2021 hingga 2026.
Langkah tersebut dinilai penting untuk melihat pola pengadaan secara lebih utuh. Termasuk membandingkan jenis barang, spesifikasi, nilai pengadaan, serta harga yang digunakan dalam setiap proses pengadaan.
Sebab, pengadaan alkes memiliki konsekuensi berbeda dengan belanja barang biasa. Nilainya besar dan seluruhnya bersumber dari uang negara yang pada akhirnya merupakan uang masyarakat.
“Yang kami persoalkan bukan uang pribadi pejabat. Ini uang masyarakat Kalimantan Timur. Maka setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.












