Samarinda, klikmerdeka.com – Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti persoalan yang dialami seorang nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) terkait sertifikat rumah yang belum diterima meski kewajiban kredit telah lama dilunasi.
Nasabah tersebut diketahui mengambil fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu selama 10 tahun sejak 2001. Seluruh kewajiban kredit disebut telah dilunasi pada 2011. Namun, hingga kurang lebih 15 tahun setelah pelunasan, sertifikat rumah yang menjadi hak nasabah belum juga diterima.
Persoalan tersebut kemudian berkembang hingga nasabah mengajukan tuntutan terhadap pihak bank. Selain meminta penyelesaian terkait sertifikat, nasabah juga menuntut adanya kompensasi sebesar Rp300 juta.
Iswandi menegaskan, pihak perbankan harus memberikan kepastian dan menyelesaikan hak-hak masyarakat, terutama apabila seluruh kewajiban yang dibebankan kepada nasabah telah dipenuhi.
“Nasabah juga menggugat, meminta harus ada kompensasi yang diajukan,” ucap Iswandi, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut. Nasabah yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban kredit berhak mendapatkan kepastian atas dokumen kepemilikan rumahnya.
Ia meminta BTN untuk segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan mencari penyelesaian yang adil bagi nasabah.
“Tolong BTN, hak-hak masyarakat diselesaikan. Kan kewajibannya sudah,” tegas Iswandi.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda itu menilai penyelesaian secara baik dan sesuai ketentuan menjadi langkah yang perlu diutamakan. Namun, apabila persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur komunikasi dan mekanisme yang tersedia, maka penyelesaian melalui jalur hukum dapat ditempuh.
“Kalau bisa masuk ke ranah hukum, ke ranah hukum,” pungkasnya.
Iswandi berharap persoalan tersebut dapat segera menemukan titik terang sehingga hak nasabah yang telah menunaikan kewajibannya dapat dipenuhi secara jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (fon/ Adv)












