Bapemperda Minta Kaji Ulang RIPPARDA, Dokumen Lama Dinilai Perlu Disesuaikan

Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Kamaruddin (foto : Istimewa).

Samarinda, klikmerdeka.com – DPRD Kota Samarinda kembali membuka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) 2025-2045. Pembahasan tersebut dilakukan untuk memastikan arah pembangunan sektor pariwisata Samarinda dalam jangka panjang tetap relevan dengan kondisi dan perkembangan daerah saat ini.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, mengatakan kajian akademis mengenai RIPPARDA sebenarnya telah tersedia. Namun, dokumen tersebut disusun beberapa tahun lalu sehingga sejumlah substansi dinilai perlu kembali dikaji dan disesuaikan sebelum ditetapkan menjadi regulasi daerah.

Menurut Kamaruddin, perkembangan Samarinda yang berlangsung cukup dinamis menjadi salah satu alasan perlunya penyempurnaan dokumen. Selain perubahan kondisi wilayah, penyesuaian juga diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan regulasi serta potensi destinasi wisata baru yang muncul dalam beberapa tahun terakhir.

β€œKajian akademisnya sudah disusun beberapa tahun sebelumnya. Karena itu, kalau sekarang ada bagian yang perlu diperbaiki atau disesuaikan dengan perkembangan terbaru, tentu harus disempurnakan terlebih dahulu,” ujar Kamaruddin, Senin (24/8/2026).

Ia menjelaskan, pembahasan RIPPARDA sebelumnya belum dapat dilanjutkan karena adanya keterbatasan slot dalam program pembentukan peraturan daerah. Namun, pada 2026, Bapemperda kembali memasukkan Raperda tersebut dalam agenda pembahasan.

DPRD Samarinda ingin memastikan setiap substansi yang nantinya dituangkan dalam regulasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pembahasan awal pun dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah terkait guna mencermati kembali berbagai materi yang terdapat dalam dokumen RIPPARDA.

Kamaruddin menegaskan, proses penyelarasan tersebut penting agar RIPPARDA tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Lebih dari itu, regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan perencanaan dan pengembangan pariwisata Samarinda secara terarah, berkelanjutan, serta mampu menyesuaikan diri dengan potensi dan kebutuhan daerah hingga 2045. (fon/Adv)