Minim Fasilitas Perlindungan, DPRD Soroti Kebutuhan Rumah Aman di Samarinda

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie (ist)

Samarinda, klikmerdeka.com – Usulan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC-PPA) Kalimantan Timur untuk menghadirkan rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mendapat sambutan positif dari DPRD Kota Samarinda.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengatakan keberadaan rumah aman sangat dibutuhkan sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban yang mengalami kekerasan, terutama mereka yang berada dalam situasi lingkungan keluarga yang tidak lagi aman.

Menurut Novan, hingga saat ini Samarinda belum memiliki fasilitas rumah aman yang secara khusus dapat menampung dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan perempuan dan anak.

Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak selalu dilakukan oleh orang asing, tetapi justru dapat terjadi di lingkungan keluarga sendiri.

“Kekerasan hari ini bukan dari eksternal. Bahkan beberapa kejadian belakangan ini justru dari internal, baik orang tua sambung, orang tua kandung maupun saudara kandung,” kata Novan, Kamis (8/10/2026).

Ia menegaskan, penyediaan rumah aman menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya memberikan tempat perlindungan, tetapi juga mendukung proses pemulihan korban melalui pendampingan psikologis dan layanan perlindungan yang memadai.

Novan menyatakan DPRD akan mendorong agar rencana tersebut dapat direalisasikan melalui koordinasi bersama pemerintah kota dan instansi terkait.

Meski belum dapat memastikan waktu pembangunan dalam satu hingga dua tahun ke depan, ia menargetkan persoalan tersebut sudah mendapatkan penyelesaian sebelum masa jabatannya berakhir.

“Ini menjadi pekerjaan rumah kami. Kami berharap mudah-mudahan ada tempat. Namun, saya tidak bisa pastikan satu atau dua tahun. Intinya sebelum masa jabatan saya selesai pasti terselesaikan,” tegasnya.

Ia berharap keberadaan rumah aman nantinya mampu memberikan perlindungan nyata sekaligus menjamin hak perempuan dan anak korban kekerasan di Samarinda. (fon/ adv)