Penertiban Parkir Liar Harus Humanis, DPRD Dorong Pemberdayaan Jukir

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra (ist)

Samarinda, klikmerdeka.com – Penertiban parkir liar di Kota Samarinda dinilai perlu dibarengi solusi ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Pemerintah kota didorong tidak hanya melakukan penegakan aturan, tetapi juga membuka peluang kerja alternatif agar penataan perparkiran tidak menimbulkan persoalan sosial baru.

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan praktik parkir liar berkaitan dengan terbatasnya kesempatan kerja dan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi ekonomi keluarga.

Menurutnya, pemerintah perlu mengedepankan pendekatan pembinaan dengan memberikan kesempatan kepada juru parkir informal untuk bekerja melalui sistem perparkiran resmi sesuai ketentuan.

“Memberantas total itu sulit. Yang bisa kita lakukan adalah membina mereka, lalu memberi kesempatan bekerja secara resmi agar tetap bisa mencari penghasilan,” ujar Samri, Rabu (7/10/2026).

Ia menilai, keterlibatan mereka dalam pengelolaan parkir resmi dapat menjadi solusi sekaligus membantu pemerintah menciptakan sistem perparkiran yang lebih tertib. Dengan pekerjaan yang memiliki kepastian pendapatan, para juru parkir tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemasukan harian.

Samri juga meminta pemerintah melakukan pendataan terhadap juru parkir informal untuk mengetahui jumlah serta kondisi sosial ekonomi mereka sebelum penertiban dilakukan.

Menurutnya, penindakan tanpa menyediakan alternatif pekerjaan berpotensi mendorong masyarakat mencari sumber penghasilan lain yang justru melanggar hukum.

“Kalau langsung diberangus tanpa solusi, mereka bisa mencari cara lain yang justru melanggar hukum,” katanya.

Selain membuka peluang menjadi juru parkir resmi, pemerintah juga didorong menghadirkan pelatihan keterampilan dan program pemberdayaan ekonomi.

Samri menegaskan, ketegasan dalam menertibkan parkir liar harus tetap mengedepankan aspek kemanusiaan. Ia berharap penataan perparkiran dapat menciptakan ketertiban sekaligus memberikan kepastian pekerjaan bagi masyarakat terdampak.

“Daripada kehilangan mata pencaharian lalu terjerumus ke hal yang negatif, lebih baik kita bantu agar mereka punya pekerjaan tetap meskipun sederhana,” pungkasnya. (f0n/ adv)